REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar pernyataan-pernyataan berbagai pihak terkait perbedaan paham ataupun aliran keagamaan tidak memicu permasalahan baru antarumat. Cara pengendalian diri ini niscaya sebagai solusi permanen bagi potensi konflik sosial akibat isu kepercayaan.

"Berdasarkan hasil Rakornas MUI, diharapkan perlu adanya konsensus di daerah itu. Kalau di daerah katakan penyelesaiannya seperti apa, ada semacam langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pusat dan Pemda untuk pelajari akar permasalahn konflik di sana," ujar Ketua Rapat Kerja Nasional MUI KH Slamet Effendy Yusuf, Senin (3/9).

Langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah, imbuh Slamet, di antaranya mempelajari akar permasalahan serta menciptakan situasi yang kondusif. Kondisi tersebut harus dibentuk permanen atau jangka panjang.

"MUI terus berupaya meredam persoalan yang disebut-sebut timbul akibat fatwa MUI. Selama ini fatwa MUI menjaga sikap dan keyakinan masyarakat. Sikapnya tidak mengundang kekerasaan," tegas Wakil Ketua PBNU ini.

Selama tiga hari rakernas ini, para ulama MUI juga menyoroti laporan bahwa MUI Sampang dengan penguatan MUI Jatim sempat mengeluarkan fatwa jika aliran yang diajarkan kelompok Tajul Muluk sesat. "Pihak MUI pusat pernah mendatangi langsung, tapi nyatanya fatwa semacam itu belum pernah dikeluarkan dan masih dipelajari seksama," ungkap Slamet.

Pantauan pertama terhadap kelompok Tajul Muluk dilakukan sejak kejadian penyerangan pertama yang terjadi medio tahun 2011. Pihak MUI langsung ke Sampang bersama pimpinan Mabes Polri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika