REPUBLIKA.CO.ID,KEBON SIRIH -- Pemerintah provinsi DKI merencanakan pembangunan enam infrastruktur yang diperkirakan membutuhkan dana senilai Rp 457 triliun.

Pembangunan itu meliputi bidang transportasi massal, penambahan ruas jalan, air minum, air limbah dan pengendalian banjir rob, dan ditargetkan rampung hingga 10 tahun ke depan.

"Pembangunan infrastruktur di Jakarta membutuhkan investasi dana yang sangat besar. Sehingga jika mengandalkan kemampuan keuangan daerah maka pembangunan tersebut tidak mungkin dilaksanakan," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat jumpa pers di booth Pemprov DKI, dalam acara Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012, Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (30/8).

Fauzi mengklaim, Jakarta merupakan kota yang sangat berpengalaman dalam hal pembiayaan infrastruktur. Sehingga, pembiayaan enam infrastruktur tersebut akan menerapkan dua konsep pembiayaan. Yaitu konsep public private partnership (PPP) atau pihak swasta dan obligasi daerah.

Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi massal adalah pembangunan transportasi berbasis rel mass rapid transit (MRT). Transportasi ini akan dibangun dua koridor yaitu Koridor Utara-Selatan yang membutuhkan dana sekitar Rp 23 triliun. Dan koridor Timur-Barat yang membutuhkan dana antara Rp 70 hingga 80 triliun.

Kemudian,  penambahan infrastruktur jalan. Pemprov DKI akan membangun enam ruas jalan layang tol yang diperkirakan membutuhan investasi dana sekitar Rp40 hingga Rp 50 triliun.

Selanjutnya, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jakarta, akan dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ali Sadikin di Marunda, Jakarta Utara. Yang membutuhkan dana sebesar Rp 50 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika