REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Politik (Parpol) Golkar mengaku menyetujui dan mendukung penetapan Sultan Hamengkubuwono menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan tidak menjadi bagian dari Golkar. Hal ini berdasarkan peraturan dalam RUU Keistimewaan DIY.

"Kita menyetujui hal itu,  karena pada kasus DIY, Gubernur terkait dengan institusi kesultanan, jadi posisi Sultan memang cocok untuk Gubernur dan tidak tepat jadi  bagian Parpol,"ujar Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung pada Republika, Selasa (28/8).

Sehingga, dari pihak Golkar jelas Akbar tidak mempermasalahkan hal tersebut, asalkan Sultan tetap diberikan hak politik untuk memilih dan dipilih. Lagipula, menurutnya Golkar masih memiliki banyak kader di DIY dan akan terus meningkatkan dan mempersiapkan kadernya.

"Tidak masalah, toh kami juga mempunyai dan mempersiapkan kader lain dan mempercept kader di Yogja. Tapi memang, akhir-akhir ini Sultan memang secara virtual sudah tidak aktif lagi dalam kepartaian,"tambahnya.

Akbar juga optimis, dengan keluarnya Sultan suara Golkar di DIY tidak akan berkurang. Karena, Golkar memiliki banyak kader di DIY yang memiliki posisi dalam masyarakat.

Selain itu, Golkar menurutnya akan terus memperbanyak dan mengupayakan kader Golkar di DIY. "Kami masih optimis suara tidak akan berkurang, karena kami juga punya kader Jogja lain, serta kami juga masih punya banyak tokoh Golkar yang memiliki posisi tinggi di DIY selain Sultan,"ungkap mantan Ketua DPR tersebut

Ikuti Whatsapp Channel Republika