Selasa 28 Aug 2012 11:07 WIB

Komisi I Setujui Pembelian Leopard Jerman

Rep: Aghia Khumaesi/ Red: Hafidz Muftisany
Tank Leopard buatan Jerman
Foto: fineartamerika.com
Tank Leopard buatan Jerman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi I DPR RI telah menyetuji Kemenhan atau TNI dalam membeli Main Battle Tank (MBT) Leopard di Jerman. Sebab, hal itu dalam rangka memperkuat pertahanan Indonesia.

Selain itu, pembelian tank tersebut memenuhi persyaratan yang ada,"Komisi I menganggap sudah tak ada masalah lagi dengan rencana pembelian tank Leopard tersebut  , tapi memang perlu dikonfirmasi langsung lagi dengan Kemenhan/ TNI,"ujar Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin pada Republika, Selasa (28/8).

Di mana jelas TB, dalam rapat komisi I pada Rabu (16/8) lalu, Komisi I mendapat penjelasan dari team kecil yang ditunjuk dalam mempelajari masalah MBT Leopard. Dalam rapat tersebut, terlahir penjelasan yang diperlukan dan sesuai dengan persyaratan yang diajukan Komisi I.

Hal itu yakni, pertama TNI tidak jadi membeli tank bekas dari Belanda yang harganya 2,5 juta € per unit , tapi akan membeli tank baru dari Jerman seharga kisaran 700.000 sd 1,5 juta € ( tergantung sista yang dipasangnya ).

Kedua pembelian murni G to G (Government to Government) dan tidak melibatkan makelar alias rekanan atau pihak ketiga .  Ketiga, tonasenya konon dipilih yang berbobot 40 ton alias Medium Tank ( jadi sudah sesuai renstra TNI) . Keempat langsung melibatkan dari pabrik maka melibatkan BUMNIP seperti PT Pindad  dalam TOT nya .

 

Hal ini berbeda dengan kabar sebelumnya yang menyebutkan yaitu, pertama adalah tonasenya yang 63 ton dianggap tidak cocok dengan geografi di indonesia , kedua harganya yang mahal padahal tank bekas ( 2,5 € per unit ) , ketiga tidak ada TOT dengan BUMNIP kita ( Pindad , Len dll ) , keempat tidak sesuai dengan Renstra yang ada.

Sehingga, Komisi I menerima dan menyetujui pembelian leopard tersebut,"Kita awalnya mengkritisi pembelian tersebut, tapi setelah dijelaskan, kita menyetujui karena sesuai persyaratan," ungkap Politisi PDIP tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement