REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah gagal dalam melaksanakan program keselamatan transportasi. Hal ini ditandai dengan naiknya tingkat kecelakaan pada tahun 2012 ini.

"Inilah bukti kegagalan pemerintah, karena tidak adanya kebijakan yang tegas," ujar Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hakim.

Seharusnya, jelas dia, pemerintah memiliki program keselamatan terukur dan terpadu dengan tindakan komprehensif. Dimana pemerintah harus membudayakan keselamatan perjalanan sebagai budaya masyarakat.

Namun, kenyataannya saat ini pemerintah tidak memberikan pendidikan keselamatan yang terpadu yang dapat menjadi kebudayaan masyarakat Indonesia. "Pemerintah telah diamanahkan dalam UU transportasi dan lainnya untuk memberikan pendidikan draft culture keselamatan pada masyarakat," tambahnya.

Sehingga jalanan seolah-olah menjadi ladang pembunuhan massal sekarang ini. Pasalnya, sekitar 5.000 lebih kasus kecelakaan yang terjadi pada musim mudik tahun ini.

Tapi, Pemerintah, kata Hakim, tidak menjalankan tugasnya dengan baik terutama pada tahun ini. Padahal ini adalah fenomena yang terjadi tiap tahunnya.

Mengenai tuduhan pemerintah atas kelalaian pemudik alias masyarakat yang mempunyai andil dari banyaknya kecelakaannya yang terjadi, Hakim mengecamnya. Sebab, menurutnya ini bukan merupakan tanggung jawab masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah tidak dapat mengkambinghitamkan masyarakat. Terlebih belum tersedianya fasilitas memadai yang mendukung program keselamatan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika