REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG---Pemerintah Provinsi Lampung mengakui gagal dalam mengkoordinasikan sekaligus menertibkan angkutan Lebaran dan warga pada Lebaran tahun 2012.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Albar Hasan Tanjung, di Bandarlampung, menyebutkan indikator kegagalan tersebut terlihat masih terdapat banyak korban kecelakaan lalu lintas saat arus mudik dan balik Lebaran.
Dalam kecelakaan tersebut, 36 orang korban di antaranya meninggal dunia.
"Selain itu, prediksi kenaikan arus penumpang yang menggunakan sepeda motor meningkat pesat, semuanya di luar dugaan," kata Albar pula.
Namun dia menilai, kecelakaan lalu lintas di jalan raya lebih disebabkan karena kelalaian pengguna kendaraan itu sendiri.
"Meskipun angka kecelakaan mengalami penurunan menurut versi kami, tapi selama masih ada kecelakaan saya menilai itu merupakan kegagalan," ujar dia lagi.
Faktor lain penyebab kecelakaan, menurut dia, karena kondisi infrastruktur transportasi yang rusak dan minim marka jalan.
"Tapi soal marka jalan, kami sudah maksimal membelanjakan setiap anggaran yang ada untuk melengkapinya," ujar dia lagi.
Selain faktor kelalaian manusia dan sarana dan prasarana, Albar menyebutkan tingginya angka kecelakaan di jalan juga disebabkan kurang adanya keterpaduan antara instansi satu dengan lainnya.
"Masing-masing bergerak sendiri-sendiri, kurang adanya keterpaduan antartim, dan itu berlangsung sejak dulu," kata dia.
Ia menyarankan, ke depan, perlu ditingkatkan keterpaduan satu dengan lain, dan perlu juga dukungan kesadaran dari masyarakat sendiri penting untuk menjaga keselamatan diri masing-masing.
Sebelumnya, Polda Lampung menyebutkan selama arus mudik dan balik Lebaran 2012 terdapat 61 kasus kecelakaan lalu lintas.
"Tren kecelakaan lalu lintas di Provinsi Lampung meningkat 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 48 kasus menjadi 61 kasus," kata Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih.
Kecelakaan lalu lintas di Lampung yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 39 kasus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika