REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi kerusuhan antar Syiah dan Sunni di dusun Nangkernang, Sampang, Madura. 

"Tidak cukup diatasi dengan ceramah dan seruan untuk bertoleransi. Tindakan nyata Presiden yang bisa menghentikan persekusi atas mereka yang berbeda," kata Hendardi Ahad (27/8).

Dia menilai peristiwa Sampang sebagai potret buram terhadap jaminan kebebasan warga untuk beragama dan berkeyakinan pada 2012. Ia menganggap polisi, terutama Polda Jawa Timur, gagal menjaga keamanan dan melindungi warga.

"Sudah sepantasnya Kapolda Jatim dicopot dari jabatannya. Kapolri harus turun tangan mengatasi serangan kelompok massa yang berulangkali. Keberulangan ini terjadi karena kekerasan terus dibiarkan tanpa penegakan hukum," tandas Hendardi.

Hendardi menengarai kerusuhan di dusun Nangkernang ini dilakukan secara terorganisir.  "Peristiwa penyerangan, pembunuhan, dan pembakaran pemukiman Syiah Sampang, bukanlah kerusuhan tapi penyerangan sistematis yang direncanakan," kata Hendardi. 

Dua orang meninggal dunia dan lima lainnya luka-luka dalam kerusuhan yang berakibat pada pembakaran rumah-rumah milik kelompok Syiah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika