REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, mengatakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kerap melebarkan jaringan di luar negeri. Hal tersebut, lanjut dia, menjadikan kelompok tersebut memiliki jaringan yang cukup kuat. Menurut dia, pemasangan bendera OPM di sebuah toko kosmetik di Australia, Lush, harus ditelusuri motifnya, yakni apakah pemasangan dilakukan atas nama individu atau terencana secara organisasi.

"Karena itu pemerintah jangan terlalu reaktif dahulu," kata dia saat dihubungi, Kamis (23/8). Jika hal tersebut dilakukan atas nama personel, Mahfudz menganggap, hal tersebut tidak dapat dikenakan tindakan resmi. Sebab masih masuk ke dalam hak seseorang untuk berekspresi.

Namun, lanjutnya, jika pemampangan bendera OPM dilakukan secara sistematis dan mendapat dukungan pemerintah setempat, maka Indonesia melalui perwakilan di Australia harus segera memberikan respon. Meski demikian, Mahfudz tidak menjelaskan respon apa yang dimaksud.

Dikatakannya, KBRI memiliki peran memperkuat dan memberikan sosialisasi juga mengenai Papua dan OPM. Apalagi Australia juga memiliki komitmen membantu Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Karena itu, Australia harus menjelaskan kepada warga negaranya untuk tidak terlibat dalam tindakan apapun atas nama separatis.

"Itu yang harus dilakukan," katanya. Mahfudz beranggapan, permasalahan utama yang disesalkan warga Papua adalah soal politik. Karena itu, isu kesejahteraan menjadi hal kedua. Karena itu, pemerintah harus bisa mencari solusi yang sesuai dengan apa yang dipermasalahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika