Sabtu 18 Aug 2012 13:22 WIB

Bahas Muslim Rohingya, Hidayat Nur Wahid Temui JK

 Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (kanan) bertemu dengan Presiden Myanmar, U Thein Shein di Istana Kepresidenan di Nay Pyi Taw, Myanmar, Jumat (10/8).
Foto: Dokumentasi JK
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (kanan) bertemu dengan Presiden Myanmar, U Thein Shein di Istana Kepresidenan di Nay Pyi Taw, Myanmar, Jumat (10/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Tokoh senior Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid berkunjung ke kediaman Ketua PMI Jusuf Kalla untuk membicarakan hasil kunjungan JK ke Myanmar, terkait Muslim Rohingya. "Dalam pertemuan pada Jumat (17/8) petang, Pak Hidayat menanyakan hasil kunjungan JK ke Myanmar beberapa waktu lalu," kata Humas PKS Subhan melalui surat elektronik di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, dalam pertemuan itu JK menjelaskan bahwa dirinya beruntung bisa diterima Presiden Myanmar U Thein Sein. "Semula mereka menolak karena konflik di Rakhine dipandang sebagai urusan domestik. Kami meyakinkan datang dengan misi kemanusiaan. Jika pemerintah Myanmar bersikap tertutup justru akan memperkuat tekanan internasional," kata Kalla yang saat itu (10/8) didampingi Dubes RI untuk Myanmar S. Sumarsono, Asisten Sekjen OKI Atta Abdul Mannan, dan Presiden Bulan Sabit Merah Qatar Mohamed Ghanim Al-Maadheed.

JK tidak hanya disambut di Naypidaw, ibu kota Myanmar, tapi juga mampir ke Sitwe, Rakhine untuk melihat langsung kondisi pengungsi Muslim Rohingnya.

Pada hari yang sama Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davuto'lu dan isteri PM Turki Emine Erdo'an berkunjung ke Myanmar.

"Mereka dijamu pagi hari, sementara kita dapat jadwal sore hari. Mereka datang dengan bantuan kongkrit 1 juta dolar AS, kita (Indonesia) akan kirim bantuan pascalebaran," kata JK.

Menurut Subhan, Hidayat Nur Wahid merespon penjelasan JK dengan mengutarakan rencana kunjungan anggota DPR dari Fraksi PKS ke Myanmar pada Selasa (21/8).

"Kami akan memperkuat misi kemanusiaan itu dengan kerja sama parlemen, Myanmar sudah menyatakan akan menempuh jalur demokrasi, maka harus melindungi kaum minoritas dan menjalankan prinsip nondiskriminasi. Apalagi etnik Rohingya sudah ratusan tahun tinggal di wilayah Myanmar," tutur Hidayat.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement