REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pidato Kenegaraan Presiden SBY dalam rangka hut ke-67 Indonesia pada acara sidang paripurna bersama DPR RI dan DPD RI, Kamis (16/8) menuai beberapa reaksi. Salah satunya, Anggota Komisi VII DPR RI Dewi Aryani menilai SBY tidak menyeluruh.
"Tahun ini Presiden tdk memberikan dokumen pidato kepada seluruh hadirin peserta sidang dan para tamu undangan sebagaimana mestinya tahun-tahun sebelumnya,"ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (17/8).
Seharusnya menurut Dewi, pidato ini diberikan untuk menjadi perhatian publik melalui para wakilnya di parlemen,karena sidang bersama tersebut adalah sidang terbuka.
Kemudian, terkait persoalan kenaikan harga minyak karena pengaruh berbagai konflik dari belahan dunia yang disebutkan, Presiden semestinya jelasnya menjadi cambuk bahwa betapa pentingnya energi di dudukkan sebagai sektor utama atau faktor utama yang menjadi pertimbangan berbagai kebijakan.
Oleh karena itu, diperlukan tata kelola kedualatan energi amat penting agar ketergantungan negara kepada asing bisa diminimalisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika