REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Menyusul diberlakukannya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD, jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di eks-Keresidenan Pati, Jawa Tengah, yang memasarkan pertamax bertambah.
"Awalnya, dari 115 SPBU yang tersebar di tujuh kabupaten baru 72 SPBU yang memasarkan pertamax. Kini bertambah menjadi 93 SPBU atau mencapai 80,87 persen dari jumlah SPBU yang ada," kata Sales Representative BBM Retail Region III PT Pertamina Semarang Rifki K Nasution ketika dihubungi lewat telepon di Kudus, Kamis.
Artinya, kata dia, jumlah SPBU yang belum memasarkan pertamax hanya tersisa 22 SPBU atau 19,13 persen. Ia berharap, akhir 2012 semua SPBU di eks-Keresidenan Pati sudah memasarkan pertamax, menyusul semua kendaraan dinas milik pemerintah, BUMN, dan BUMD harus menggunakan BBM nonsubsidi itu.
Dari 93 SPBU yang tersebar di tujuh kabupaten, terdapat dua wilayah yang sudah mencapai 100 persen, yakni Kabupaten Kudus dan Demak. Kabupaten Kudus terdapat 15 SPBU dan Demak sebanyak 17 SPBU.
Lima kabupaten lain yang sudah memasarkan pertamax, yakni Jepara 15 SPBU dari 18 SPBU, Pati 16 SPBU dari 21 SPBU, Rembang 10 SPBU dari 15 SPBU, Grobogan 11 SPBU dari 18 SPBU, dan Blora 9 SPBU dari 11 SPBU.
Sebelumnya, sejumlah pengelola SPBU belum berani memasarkan pertamax karena tingkat konsumsi masih rendah.
Sebelumnya, PT Pertamina Semarang memprediksi tingkat konsumsi BBM pertamax selama puasa dan Lebaran mengalami lonjakan seiring diberlakukannya pembatasan BBM bersubsidi di wilayah jawa.
Pertamax diestimasikan mengalami kenaikan 150 persen dari rata-rata kebutuhan selama Januari hingga Mei 2012 karena adanya potensi kenaikan konsumsi pertamax dari kendaraan dinas instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
Demikian halnya, pertamax plus juga diestimasikan mengalami kenaikan hingga 30 persen dari rata-rata kebutuhan selama Januari hingga Mei 2012 karena adanya potensi kenaikan kebutuhan pertamax plus menyusul penambahan mobil-mobil mewah selama pertengahan 2011 hingga awal 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika