Senin 13 Aug 2012 19:43 WIB

Massa Berdemo di Kedubes Myanmar, Kutuk Pembantaian Rohingya

  Aksi massal simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Solidaritas Untuk Muslim Rohingya (Myanmar) dan Syria di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (12/8).  (Aditya Pradana Putra/Republika)
Aksi massal simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Solidaritas Untuk Muslim Rohingya (Myanmar) dan Syria di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (12/8). (Aditya Pradana Putra/Republika)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Massa dari Pengurus Besar Persatuan Pelajar Indonesia (PB-PII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan perwakilan MUI, Senin (13/8) menggelar demo di Kantor Kedutaan Besar (Dubes) Myanmar, Jalan Agus Salim Menteng, Jakarta Pusat.

Para pendemo mendesak agar pemerintah Myanmar menghentikan pembataian terhadap etnis Rohingya. Pengunjuk rasa tiba di Kedubes Myanmar dengan berjalan kaki sekitar pukul 14.30 WIB. Selama kurang lebih 30 menit, para pengunjuk rasa berorasi di depan gedung Kedubes Myanmar.

Para pendemo, di depak kedubes itu, membentangkan spanduk besar bertulikan 'Rakyat Indonesia bersatu melawan pelanggar etnis Rohingya di Myanmar'. Mereka juga meminta bertemu dengan perwakilan Kedubes Myanmar. Namun, tidak ada satupun perwakilan berada di dalam gedung Kedubes.

"Tidak ada orang satu pun di dalam Kedubes," tutur aparat kepolisian saat bertemu dengan perwakilan pendemo. Dalam orasi, pendemo kecewa atas sikap pemerintah RI yang dinilai tidak proaktif terhadap masalah umat muslim Rohingya di Myanmar.

"Kami wajib membela umat Muslim yang teraniaya di dunia, termasuk di Myanmar," tegas Ketua PB PII, Iradat H Ismail. Dalam pernyataan sikap, Iradat mengatakan, umat Muslim di Indonesia mengutuk tindakan pembantaian terhadap etnis muslim Rohingya oleh pemerintah Myanmar.

"Kami juga menuntut pemerintah agar etnis Rohingya dijadikan warga Myanmar," ungkapnya. Pelajar Islam Indonesia menyesalkan sikap PBB yang tidak proaktif terhadap penyelesaian pengungsi etnis Rohingya. Mereka juga mendesak PBB mencarikan langkah konkret dan meminta melaporkan pemerintah Myanmar ke Dewan Keamanan PBB.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement