REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Persoalan lapangan minyak dan gas di Blok Cepu Jawa Timur bakal dibawa ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Molornya proyek akibat persoalan lahan akan coba diselesaikan langsung dengan meminta saran Presiden.

Hal ini diutarakan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini saat ditemui Jumat (10/8). "Selesai lebaran, Menteri ESDM, kepala Daerah dan BP Migas akan menghadap," katanya pada sejumlah wartawan.

Dijelaskan Rudi, komunikasi yang kurang lancar antara beberapa pihak ini harus coba dicari jalan keluar. "Biar cepat selesai maksudnya," ujarnya lagi.

Selain itu, PT Pertamina (Persero) juga bakal mengajukan ke Kementrian Keuangan untuk mendapatkan 40 persen minyak dari hasil pengolahan blok. Karena Pertamina merupakan perusahaan milik negara, harus ada keistimewaan untuk BUMN ini.

Berbeda dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang dalam aturannya hanya mendapatkan minyak 15 persen, Pertamina didorong untuk lebih dari KKKS lain. "Karena itu kita ajukan ke Menteri Keuangan," jelasnya.

Memang kata Rudi, hal ini akan terbentur peraturan lain yang terkait pengelolaan lapangan secara bersama antara KKKS. Di mana, lapangan yang dikelola bersama sulit membuat Pertamina mendapat previledge lebih.

"Ini sedang digodong yes atau no-nya," tegas Rudi. "Cita-citanya, Pertamina kan perusahaan nasional jadi harus lebih dari KKKS lain,"

Ikuti Whatsapp Channel Republika