REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PT Bio Farma membantah kabar yang menyebutkan perusahaan ini telah digeledah aparat hukum seperti dilansir sejumlah media terkait dengan dugaan korupsi pada Kementerian Kesehatan.
"Tak benar ada penggeledahan, hari itu seluruh karyawan merayakan ulang tahun perusahaan ke-122. Sejak siang hari kami mengadakan pengajian, buka puasa bersama anak yatim, dan memberikan bantuan beasiswa kepada sekitar 400 siswa dari SD sampai perguruan tinggi," kata Kepala Bagian Humas Bio Farma, N. Nurlaela, kepada media di Bandung, Rabu.
Merujuk laporan media bahwa terjadi penggeledahan terjadi pada 6 Agustus 2012, Nurlela menegaskan pihaknya sama sekali tak terkait dengan urusan dugaan korupsi di Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan proyek vaksin flu burung itu.
Ia juga menegaskan Bio Farma tidak pernah mengikuti tender proyek pengadaan sarana dan prasarana produksi vaksin flu burung pada Kementerian Kesehatan pada 2008-2011, tetapi murni sebagai penerima bantuan (hibah) pembangunan fasilitas riset terpadu produksi vaksin tersebut.
Riset terpadu produksi vaksin itu pun dilakukan murni atas biaya Bio Farma, sementara barang-barang yang terkait dengan proyek tersebut sepenuhnya dimiliki Kementerian Kesehatan.
Ia menjelaskan, untuk kepentingan pemeriksaan hukum, sejak 27 Juni 2012 di area proyek vaksin flu burung yang gedungnya berbeda dengan tempat produksi vaksin Bio Farma telah terpasang garis polisi.
Pertengahan Juni 2012 lalu Dirut Bio Farma Iskandar menegaskan perusahaan pimpinannya bukan peserta lelang pengadaan sarana dan prasarana produksi vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan tahun 2008-2011, melainkan murni sebagai penerima hibah pembangunan fasilitas riset terpadu produksi vaksin tersebut.
Menurut Iskandar, Menteri Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor 871/2008 menetapkan Bio Farma sebagai penerima hibah pembangunan fasilitas riset terpadu produksi vaksin flu burung karena dianggap berpengalaman lebih dari 120 tahun sebagai produsen vaksin.
Selain itu, produk Bio Farma telah diekspor ke 117 negara serta telah lulus dalam prakualifikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Sesuai SK Menkes Nomor 871/2008 itu Bio Farma telah melaksanakan kewajibannya, yakni menyediakan lahan untuk pabrik vaksin flu burung, memberikan data teknis, melaksanakan riset terpadu, dan mengoperasikan fasilitas riset tersebut bahwa pengerjaan fasilitas sudah diselesaikan. Akan tetapi, serah terima fasilitas belum dilakukan karena proyek belum selesai.
"Pembangunan pabrik vaksin flu burung itu sendiri tentunya sangat penting untuk kemandirian bangsa. Apabila Indonesia terserang flu burung, misalnya, kemungkinan tidak ada satu negara pun yang akan memberikan bantuan vaksin dimaksud sebab semua negara akan memprioritaskan vaksin tersebut untuk kebutuhan di dalam negerinya masing-masing," kata Iskandar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika