REPUBLIKA.CO.ID,Pembinaan merupakan kata kunci dari Lembaga Permasyarakatan (LP). Sayangnya, selama ini upaya yang dilakukan LP seringkali dipandang sebelah mata. Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan (PAS) Sihabudin mengeluarkan surat surat perintah harian bernomor PAS-608.OT.02.02 Tahun 2011 26 Desember 2011 kepada semua Lembaga Pemasyarakatan yang isinya pengelolaan Sumber Daya Manusia yang mereka bina.
Penerjemahan surat ini tertuang dalam program Bengkel Kerja Aktif yang wajib di jalankan oleh setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis di Seluruh Indonesia. "Kita harus jalankan Reintegrasi sosial dalam membina napi,'' ujar Sihabudin
Program Kegiatan Bengkel Kerja ini meliputi beberapa hal seperti pendataan pemetaan sarana dan prasarana bengkel kerja di Lapas dan Rutan, Kegiatan pemberian pelatihan keterampilan terhadap petuga bengkel kerja dan terhadap warga bina pemasyarakatan (WBP) di Lapas dan Rutan. Salah satu hasilnya adalah pembuatan kapal viber karya sejumlah warga binaan di Lapas Porong Surabaya, Jawa Timur . Pembuktian yang lain, belum lama ini, Direktorat Jendral Pemasyarakatan menggelar pameran hasil karya WBP di setiap lapas dan rutan. ''Kita menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan tesebut, '' ujar Sihabudin.
Pembinaan warga binaan ini menjadi target utama supaya mereka bisa segera berintegrasi sosial dengan masyarakat setelah menjalani masa pidananya. ''Mereka (warga binaan, Red) harus serius ikut pembinaan ini, karena ini juga untuk kepentingan mereka,'' ujar Sihabudin.
Tak mudah melakukan pembinaan terhadap warga binaan ini. Semangat dan kerja keras dari para petugas, dan yang paling utama mengedepankan pendekatan personal, para warga binaan pun perlahan-lahan mulai mengikuti program Bengkel Kerja Aktif. ''Harapan kami setelah keluar nanti mereka bisa melanjutkan hidupnya dengan bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat maupun negara, sehingga kehadirannya tidak lagi di pandang sebelah mata apalagi sampai harus kembali ke Lembaga Pemasyarakatan,'' paparnya.
Mengubah dan menjadikan Lapas sebagai Bengkel Keterampilan tentunya tidak mudah. Tak sedikit dana digelontorkan ke lapas dan rutan melalui Kepala Kantor Wilayah di setiap provinsi. 'Saya sudah siapkan Rp 500 juta untuk setiap kantor wilayah," kata Sihabudin.
Dengan kucuran dana tersebut, pembinaan sekitar 151.021 penghuni lembaga pemasyarakatan bisa berjalan dengan lancar. Minimal, para warga binaan ini bisa semakin meningkatkan keahlian dan keterampilannya sebelum mereka nanti keluar dari lapas maupun rutan.
Sejauh ini, program bengkel yang digagas Ditjen PAS sudah mendatangkan hasil. Banyak warga binaan yang bisa memproduksi mebel berkualitas dan kemudian mengekspornya ke luar, mulai dari Eropa hingga Jepang. Sihabudin mengaku target ke depan, program bengkel selain manufaktur sektor industri juga merambah ke sektor pertanian seperti yang sudah dilakukan Lapas Kelas II A Karawang.
Ditjen Pemasyarakatan saat ini juga sedang mengagas sistem layanan berbasis informasi. Mulai dari layanan SMS gateway dan pusat data. Hal ini juga untuk mengurangi perilaku oknum petugas yang melakukan pungutan liar kepada anggota masyarakat. Tak hanya itu, nantinya masyarakat bisa mengetahui lebih transparan soal remisi, pembebasan bersyarat sampai asimilasi para warga binaan. "Semua kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib menyiapkan layanan pengaduan masyarakat, '' kata Sihabudin. (adv)
Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
