REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Anggota DPR mendukung PT Pertamina (Persero) segera mengambil alih aset kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) berkapasitas 100 ribu barel per hari di Tuban, Jatim. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Achmad Rilyadi di Jakarta, Senin (6/8) mengatakan, sampai saat ini, tidak ada niat baik TPPI untuk merestrukturisasi utang-utangnya.
"Dari pada ini terus berlarut-larut dan semakin lama kilang makin terbengkalai serta merugi, saya dukung Pertamina sebagai BUMN mengambil alih kilang TPPI," katanya.
Sebelumnya, Dirut Pertamina, Karen Agustiawan mengatakan, pihaknya akan mengeksekusi piutangnya yang ada di TPPI pada 15 Agustus 2012. Pertamina diketahui menjadi pemberi pinjaman terbesar di TPPI, yakni sekitar 640 juta dolar AS dengan status jaminan peringkat pertama atas aset fisik.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi, juga mendukung langkah Pertamina tersebut jika memang merupakan pilihan terbaik. Menurut dia, saat ini, memang tersisa dua pilihan yakni restrukturisasi utang atau pengambilalihan aset yang sama-sama merugi. "Satu rugi sedikit, satunya lagi rugi besar," katanya.
Namun, ia mengingatkan, untuk melikuidasi aset bukanlah perkara mudah dan memerlukan proses hukum yang panjang. "Kami juga ingin tahu pengambialihan itu membutuhkan waktu berapa lama dan biayanya berapa, sehingga DPR bisa mengambil posisi politik yang efektif," ujar Bobby.
Achmad Rilyadi menambahkan, setelah diambil alih, Pertamina bisa mengoptimalkan produksi BBM dari kilang TPPI dan mengurangi impor BBM-nya. Saat ini, lanjutnya, Pertamina masih mengimpor produk BBM hingga 600.000-700.000 barel per hari.
Ia mengatakan, ke depan, kilang eks-TPPI bisa digunakan untuk mengolah minyak mentah yang diproduksikan Blok Cepu. Blok Cepu mulai produksi minyak sebanyak 165.000 barel per hari mulai 2014. "Pipa dari Cepu ke kilang eks TPPI di Tuban sudah ada, jadi tinggal mengalirkannya saja."
Ikuti Whatsapp Channel Republika