REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla memandang penyelesaian kasus Rohingya harus ditekankan pada sisi kemanusiaan yang bersifat netral dan diperkuat dengan kerja sama dengan beberapa pihak seperti PBB, Asean ataupun OKI.
"Harus dilihat dari efek kemanusiaannya dan masuknya harus netral. Itu berlaku di mana saja," kata Kalla seusai pertemuan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang digagas Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Jumat (8/3).
Menurut dia, penyelesaian secara netral itu sama seperti saat menyelesaikan kasus Ambon. Saat itu Indonesia tidak mengizinkan organisasi luar yang bersifat agama masuk karena dikawatirkan dapat memperuncing masalah, sebaliknya dengan organisasi yang lebih netral justru membantu kemanusiaannya.
"Tapi kemudian ada tekanan politik dari sejumlah negara. Itu penting dalam membantu penyelesaiannya," ungkap dia dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah organisasi dari sejumlah negara seperti Indonesia, Qatar, Afrika Selatan, Inggris, Oman, Saudi Arabia, Irak, Libya, Bangladesh dan dihadiri pula oleh Wakil Sekjen OKI Dr Atta Abdul Manan.
Menurut Kalla, harus ada desakan politik untuk penyelesaian permasalahan Rohingya karena kasus ini telah melanggar hak asasi manusia. "Perlu ditekankan bahwa hal yang paling tinggi di dunia adalah hak asasi manusia," katanya.
Menurut dia, yang harus dilakukan saat ini adalah mengupayakan agar bantuan bagi masyarakat Rohingya bisa masuk, sebab kedua negara yaitu Myanmar dan Bangladesh, sama-sama menutup wilayahnya. "Harus ada kerja sama agar bantuan kepada masyarakat Rohingya itu bisa terlaksana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
