REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng ikut hadir dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, Rabu (1/8).
Tim tersebut akan memantau beberapa proses yang dilakukan Banggar. Sekitar sembilan orang tergabung dalam tim KPK-BPKP Jateng.
Meski anggota KPK berhalangan hadir, namun tim pengawas tersebut dapat mengamati tiga hal yakni proses penganggaran, pelayanan publik dan pengadaan barang jasa.
"KPK ini sibuk dan orangnya terbatas jadi diserahkan ke kita. Tim KPK-BPKP ini tugasnya merekam, memotret, bertanya bagaimana melayani publik, proses perencanaan penganggaran dan proses pengadaan barang jasa," ujar Kepala Perwakilan BPKB Jateng, Sudjono, usai mengawasi rapat banggar di Gedung DPRD Jateng.
Pengawasan tersebut pun, menurut Sudjono, tak hanya digelar di Pemprov Jateng, namun juga provinsi lain di Jawa Tengah. Pemerintah Kota/Kabupaten yang dekat Pemda pun juga diadakan pantauan dari tim tersebut.
"Ini se-Indonesia tapi belum seluruh pemda. Tim KPK-BPKP baru provinsi. Ini baru pemda yang terdekat dengan pemprov. Makanya di sini pun baru Provinsi Jateng dan Kota Semarang," kata Sudjono.
Adapun fungsi pemantauan tersebut, menurut Sudjono, untuk mengantisipasi adanya penyimpangan pembahasan dalam rapat. Dalam rapat berikutnya, Sudjono mengatakan tim pemantau akan hadir. Seluruh rekaman rapat, baik berupa suara video maupun dokumen, akan diolah dalam seminar dan diolah KPK di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
