REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai sebuah kerugian besar jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur ditunda usai pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

"Tentu hal itu menjadi sebuah kerugian. Tidak hanya bagi PKS, tapi semua masyarakat di sini. Kami menilai, semua itu pasti ada efeknya akibat wacana penundaan Pilkada," ujar Ketua DPW PKS Jatim, Hamy Wahjunianto, Selasa.

Salah satu hal yang merugikan yakni seorang penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jatim tidak bisa memutuskan sebuah kebijakan strategis. Pihaknya khawatir muncul sebuah hal mendesak yang sangat penting untuk diputuskan. Adanya Pjs karena sudah habisnya masa bakti gubernur dan wakil gubernur Jatim.

"Bagaimana kalau ada sesuatu seperti isu hortikultura beberapa waktu lalu? Gubernur Soekarwo waktu itu dengan tegas menolak. Tapi kalau besok ada sesuatu yang sifatnya hampir sama, lantas bagaimana? Ini yang kami khawatirkan," tukasnya.

Secara internal, pihaknya juga menyayangkan jika wacana penundaan Pilkada ini sudah diputuskan dalam sebuah keputusan resmi. Sampai saat ini, PKS Jatim telah melakukan tahap menentukan untuk mengusung nama calon gubernur. Bahkan, PKS sudah melaksanakan survei dan menghasilkan nama-nama bakal calon.

''Dengan demikian, strategi dan grand design yang sudah disiapkan PKS Jatim otomatis akan berubah total,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika