REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pertanian Suswono melarang sejumlah asosiasi maupun koperasi pengusaha tempe merazia beberapa pedagang tempe yang masih menjual produknya.
"Kami mengimbau kepada pelaku usaha, terutama asosiasi pengusaha tempe dan tahu jangan sampai merazia kepada mereka yang mau membuat tempe karena mereka punya keluarga yang harus dinafkahi," kata Suswono seusai rapat terbatas di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (27/7).
Menurut dia, asosiasi tidak berhak melakukan razia tersebut karena merupakan upaya yang mubazir. Menteri mengatakan jika harga bahan baku naik, maka upaya yang sewajarnya dilakukan oleh pengusaha tempe dan tahu adalah menaikan harga jual produknya.
"Saya dengar harga internasional juga sudah mulai turun, apalagi dengan bea masuk impor kedelai yang di nol persenkan maka tidak ada lagi alasan untuk menahan di harga yang tinggi," tegas Suswono.
Menteri juga menjelaskan dua langkah untuk meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri dengan upaya pertama adalah memanfaatkan lahan terlantar. "Memang harus ada tambahan lahan yang bisa kami khususkan untuk kedelai dan minimal 500 ribu hektare," tukas Suswono.
Menurut dia satu hektare lahan dapat mengasilkan kedelai sekitar 2 ton dengan harga jual sebesar Rp 5.000 perkilogram. Langkah kedua yang disiapkan Kementerian Pertanian adalah mendapat akses dari Kementerian Kehutanan RI untuk menggunakan hutan produksi konversi.
"Potensi lahan memang ada, namun ketika ingin mengeksekusi lahan masih banyak konflik yang jadi kendala," ucap Mentan Suswono.
Dia mengakui masih terdapat sejumlah hal yang tidak sinkron dalam peraturan antara Kementerian dan Lembaga terkait lahan.
Kementerian Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berkomitmen untuk menyisir lahan terlantar sebesar 7,2 juta hektare dan akan diberikan untuk pengembangan pertanian sekitar 2 juta hektare.
"Target awal bisa mencapai 500 ribu hektare untuk pertanian dari penyisiran lahan terlantar, di mana yang baru terealisasi hanya 13 ribu hektare," kata Suswono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika