REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK) meminta agar pemerintah dapat melakukan pendekatan diplomatis terkait kekerasan yang terjadi terhadap etnis muslim Rohingya di Myanmar. Tak hanya melakukan pendekatan secara bilateral, namun juga pendekatan ke forum Asean.
‘’Kita memprotes itu dan mustinya pemerintah dalam kerangka Asean musti juga koordinasi untuk memprotes itu. Meminta agar dihentikan,’’ katanya di Jakarta, Jumat (27/7).
Menurutnya, untuk saat ini PMI tidak akan memberikan bantuan ke Myanmar. Hanya saja, kata dia, sudah ada kesepatan di antara PMI se-Asean. Mereka menyatakan tidak masalah untuk bekerja bersama-sama untuk membantu para muslim Rohingya di Myanmar. ‘’Tapi kalau keadaannya gawat, tentu soal kemanusiaan, jadi tentu pasti (berikan bantuan-red),’’ ujar mantan presiden RI tersebut.
Sementara itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, menyatakan mengutuk keras tindakan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis muslim Rohingya. Ia malah menyatakan apa yang dilakukan militer itu sebagai tindak kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat.
‘’Tindakan militer dan oknum sipil Myanmar jelas-jelas dibiarkan. Bahkan direstui pemerintah Myanmar. Tindakan itu merupakan genocida sistematis atas etnis muslim Rohingya,’’ tutur anggota Komisi IX DPR tersebut.
Pasalnya, lanjut dia, militer Myanmar sudah melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Seperti kekerasan, penindasan, pemerkosaan, pembakaran, penjarahan, penangkapan, pembantaian massal, sampai dengan pengusiran. ‘’Atas nama apa pun tindakan biadab tersebut tidak ditoleransi.’’
Ia pun mendesak presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera mengirimkan nota diplomatic berupa kecaman kepada pemerintah Myanmar. Tak hanya itu, juga memberikan suaka politik kepada para pengungsi Rohingya yang tidak jelas nasibnya di penampungan imigrasi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
