REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN --  Pembangunan kembali jembatan untuk menggantikan Jembatan Kartanegara yang runtuh 26 November 2011 di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tidak mendapat alokasi dana dari APBN-P 2012. Keputusan itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Hetifah Sjaifudian Siswanda mengatakan,

Hetifah di Balikpapan, Selasa (24/7), menyebutkan bahwa pembangunan jembatan di atas Sungai Mahakam itu dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah kabupatan, dalam hal ini Pemerintah Kabupatan Kutai Kartanegara (Kukar). Terlebih lagi, katanya, APBD Kukar sendiri mencapai Rp4 triliun lebih yang berasal dari bagi hasil pertambangan minyak dan gas.

"Kukar dianggap mampu membangun sendiri," lanjutanggota DPR RI dengan daerah pemilihan Kalimantan Timur yang berkeliling Kaltim untuk mengisi masa resesnya tersebut.

Jembatan Kartanegara runtuh 26 November 2011 dan menewaskan 24 orang yang sedang melintas dengan berbagai kendaraan di jembatan sepanjang lebih kurang 800 meter tersebut. Belasan orang lainnya hingga kini belum ditemukan.

Sejumlah pihak telah dihukum atas kelalaian dalam hal pemeliharaan yang menyebabkan runtuhnya jembatan yang jadi ikon Kukar itu.

Jembatan Kartanegara dibangun di masa jabatan Bupati Syaukani Hassan Rais, juga tanpa dana APBN dan sepenuhnya mengandalkan APBD Kukar. Jembatan dibangun mulai 1999 dan selesai tahun 2002. Jembatan itu mendekatkan jarak antara Tenggarong-Samarinda.

Sebelumnya, Syaukani sudah membangun jalan beton sekualitas jalan tol yang mulus dari Tenggarong hingga perbatasan Samarinda. Selain Jembatan Kartanegara, penyelesaian pembangunan Jembatan Mahkota II yang menghubungkan Samarinda Kota dengan Samarinda Seberang juga tidak mendapat alokasi dana APBN.

"Saat ini dana APBN hanya untuk jalan-jalan penghubungnya," kata Hetifah lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika