REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ekonom Hendri Saparini menilai kebijakan ekonomi pemerintah belum memberi perhatian serius kepada pertanian dan pangan sehingga terjadi lonjakan harga setiap kali menghadapi kondisi tertentu.
"Kalau bicara pangan, Indonesia belum mengedepankan strategi dan kebijakan yang mengarah ke pangan dan pertanian," kata Hendri Saparini usai diskusi tentang harga kebutuhan pokok di Jakarta, Sabtu.
Hendri mencontohkan, jika pemerintah memang hendak menjadikan pertanian dan pangan sebagai sektor strategis maka pemerintah harus membuktikan keberpihakan yang jelas pada sektor itu.
"Apakah dengan 240 juta penduduk ini akan dijadikan pasar produk dalam negeri atau malah untuk produk impor," kata Ekonom Econit Advisory Group itu.
Menurut dia, kebijakan pemerintah tidak boleh parsial (terpisah-pisah) antara Bulog, Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, lembaga terkait kebijakan fiskal. Tetapi harus menyeluruh sehingga merupaka satu-kesatuan.
"Kebijakan fiskal terkait pertanian dan pangan sering kali berkutat pada pajak ditanggung pemerintah yang memberikan dampak minimal pada pertumbuhan produksi pangan dan pertanian," kata Hendri.
Ia menyebutkan, kebijakan subsidi pupuk yang lebih baik dapat dilakukan pemerintah agar bisa merangsang dua sektor penting untuk ketahanan pangan nasional.
"Di beberapa negara, petani mendapatkan pemberlakuan biaya khusus untuk pembayaran listrik dan air. Mereka mendapatkan subsidi untuk dua hal penting itu," kata Hendri.
Beberapa negara anggota ASEAN sudah memberlakukan langkah strategis menjamin pertanian. Vietnam memberlakukan subsidi pupuk untuk para petani.
Malaysia menerapkan aturan pengendalian harga dan pengendalian suplai. Mereka akan menutup perbatasan begitu terdapat kelangkaan barang di negara itu.
"Kalau memang pemerintah menjadikan pertanian dan pangan sektor strategis, maka harus diterapkan dalam strategi dan kebijakan yang terpadu," tegas Hendri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika