REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Gagasan mereformasi penyelenggaraan haji menjadi lebih profesional digagas dalam pengelolaan keuangan setoran awal calon haji. Kelak pengelolaan seluruh sektor keuangan haji digadang-gadang dengan prinsip perbankan syariah murni.
"Uang setoran jamaah haji harus kembali ke jamaah lagi. Saya sedang mencari formula reformasi pengelolaannya. Ini uang hak masyarakat, bukan pemerintah," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu saat mengunjungi kantor Harian Republika, Rabu (18/7).
Anggito yang baru dilantik per Juli 2012 lalu ini mengaku sangat terkejut dengan manajemen serta kondisi internal Kemenag. Hal pertama yang dilakukan yaitu mempelajari seluruh jenis laporan keuangan terkait pelaksanaan ibadah haji.
Dia mendapati setoran awal jamaah haji pada tahun 2011 mencapai Rp 15 triliun. Seharusnya dengan nilai besaran dari sekitar 194 ribu calon jamaah haji ada dana optimalisasi yang kembali pada mereka sebesar Rp 6 juta. Berlanjut pada setoran awal calhaj medio 2012 telah mencapai Rp 19 triliun dengan besaran pengembalian Rp 8 juta per orang.
"Itu berarti kita istilahnya berhutang pada jamaah karena seharusnya jumlah yang diberikan berbeda tiap tahunnya. Kalau uang itu masuk setoran awal dalam bentuk deposito dan sukuk harusnya lebih membawa manfaat besar untuk masyarakat," cetus Anggito.
Demi mencapai kebermanfatan yang optimal, Anggito mencoba memformulasinya kelak bukan dalam bentuk deposito dan sukuk. Tapi juga portofolio investasi atau program-program pemberdayaan ekonomi umat Islam.
Begitu pula model pengelolaan perbankannya mulai dipikirkan ada satu atau dua bank koordinator yang mengawasi bank penerima setoran.
"Saya ingin nanti bank penerima setoran hanya bank-bank syariah karena selama ini ternyata jenis akadnya belum wadiah semua. Padahal transaksi terkait haji harus syariah dan terkonsolidasi, "tutur Anggito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
