REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai, realitas kepartaian saat ini terlihat kalau pemimpin selalu menindas orang lain yang ingin tampil juga sebagai bintang. Bahkan, anak buah sendiri saja tak diperbolehkan bahkan diberikan ancaman pemecatan.

''Itu fakta di mana-mana. Tetapi meskipun begitu kita tidak boleh lalu berpendirian atau melakukan langkah-langkah untuk meniadakan partai seperti disuarakan banyak orang,'' katanya di Jakarta, Selasa (17/7) malam.

Menurutnya, prinsipnya negara demokrasi harus ada partai politik. Makanya, lebih baik ada partai, meskipun jelek dari pada tidak ada satu partai pun. Hal ini dipandangnya penting mengingat partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Serta untuk mengimbangi otoriterisme dari kekuasaan.

Mahfud pun mengeritisi adanya asumsi kalau pemimpin yang terbaik itu merupakan ketua umum. Padahal, kata dia, apa yang terjadi di kongres itu bisa direkayasa. Ia meyakini, salah satu cara pembenahan yang cukup efektif yaitu melalui jalur media. ''Orang bisa runtuh kalau secara moral selalu diingatkan media. Kalau jalur formal, yang mengingatkan itu nanti ditindas,'' jelas Mahfud.

Ia pun mengamini komentar yang disampaikan mantan ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir yang menyatakan kalau parpol sarang bandit. Menurutnya, Itu realitas yang dibaca Sutrisno, karena partai sedang tidak sehat. Hal ini yang diyakininya juga menjadi pandangan banyak orang.

Mahfud pun mengaku tak setuju dengan gagasan calon pemimpin independen. Selain karena tidak sejalan dengan konsitusional, juga karena dipandang dapat membonsai parpol. ''Di dalam konstitusi calon harus lewat parpol. Kalau independen tanpa lewat parpol tidak ada dasar konstitusinya,'' tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika