REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) Azwar Abubakar membantah reformasi birokrasi gagal, karena tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor, AS.
"Reformasi birokrasi tidak gagal hanya karena KPK menangkap pejabat pajak di Bogor, sebab penangkapan itu justru berkat kerja sama kami dengan KPK," katanya saat menghadiri peluncuran 'Polda Jatim Hanya Dalam Satu Genggaman' di Mapolda Jatim, Senin (16/7).
Dalam acara yang dihadiri Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Gubernur Jatim Dr Soekarwo, Kapolda se-Jawa, dan pimpinan TNI-Polri di Jatim itu, ia menjelaskan pihaknya telah mampu meningkatkan pakta perjanjian anti-KKN dengan kalangan birokrat dari pusat hingga kabupaten/kota.
"Tahun 2010 tercatat sembilan kementerian yang mengikat pakta perjanjian anti-KKN itu, lalu tahun 2011 ada 22 kementerian, bahkan tahun 2012 ada 40 kementerian plus 33 provinsi dengan satu kabupaten/kota pada setiap provinsi," katanya.
Bahkan, pimpinan Polda Jatim juga luar biasa dengan program 'Polda Jatim Hanya Dalam Satu Genggaman' yang menghubungkan 8.523 desa se-Jatim lewat 'satu desa satu polisi' yang berbasis teknologi informasi.
Program itu merupakan aplikasi teknologi informasi yang dilengkapi 'database' tentang nama dan nomor telepon dari Babinkamtibmas yang bertugas pada 8.523 desa se-Jatim
Ribuan Babinkamtibmas itu dapat ditanya apa saja tentang data demografi, sumber daya alam, data ipoleksosbudhankam, kerawanan keamanan, kerawanan kemiskinan, nomor telepon tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat, dan sebagainya.
"Jadi, kalau ada apa-apa di Jatim bisa langsung dipantau dan disikapi secara cepat bila ada peristiwa. Jatim bisa jadi motor untuk mewujudkan keamanan dan keamanan itulah yang membuat investasi masuk Jatim cukup tinggi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyampaikan rumus 'Good Governance' (tata laksana pemerintahan yang baik dan bebas KKN) = regulasi + SDM + IT + kontrol pimpinan.
"Kalau ada IT akan terbangun sistem yang tidak mempertemukan orang dengan orang, sehingga peluang 'injak kaki' itu tidak ada dan siapa yang datang pertama kali akan dilayani yang pertama juga, karena sistemnya sudah begitu," katanya.
Namun, kepuasan masyarakat dalam pelayanan juga ditentukan "perjanjian" dengan masyarakat. "Misalnya, Puskesmas di Bendogerit, Blitar, yang membuka layanan mulai sore hingga malam, karena masyarakat ke sawah pada pagi harinya," katanya.
Peluncuran program 'Polda Jatim dalam Satu Genggaman' itu juga dilanjutkan dengan peresmian gedung baru SPKT dan Gudang Arsip Ditlantas Polda Jatim serta Gedung 'People Smuggling' Ditreskrimum Polda Jatim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika