REPUBLIKA.CO.ID, MALANG---Dinas Kesehatan Kota Malang, Jawa Timur, menyatakan, dana jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang dikucurkan dari provinsi maupun APBD daerah itu habis untuk pasien pemegang kartu surat pernyataan miskin (SPM).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KOta Malang Enny Sekar Rengganingati, Sabtu, mengakui, pengguna kartu SPM tersebut telah menyedot sekitar 80 persen anggaran Jamkesda yang diklaimkan di RSSA Malang.
"Selama ini pengguna SPM tercatat sebagai penyedot anggaran terbesar Jamkesda. Akibatnya, dana sharing dari Pemprov Jatim dan APBD Kota Malang untuk pelayanan kesehatan warga miskin di RSSA cepat habis," tegasnya.
Ia mengemukakan, saat ini dirinya menunggu kepastian dari Pemprov Jatim terkait nasib layanan kesehatan para pengguna SPM di RSSA Malang, padahal batas akhir layanan SPM di rumah sakit itu pada pertengahan bulan ini jatuh pada Ahad (15/7).
Jika sampai batas akhir layanan kepastian dari Pemprov tersebut tak kunjung ada, maka mau tidak mau Dinkes Kota Malang tidak akan menerbitkan SPM lagi, sehingga warga miskin yang tidak memiliki SPM tidak bisa lagi berobat ke RSSA Malang.
Ia mengakui, jika sampai pada batas waktu itu tidak ada kepastian dari Pemprov, dirinya akan mengirim surat secara resmi ke seluruh kelurahan yang ada di Kota itu untuk tidak memproses SPM bagi warganya.
Akibatnya, pengobatan warga miskin yang mengantongi kartu Jamkesda dialihkan ke RST Soepraoen dan yang tidak memiliki kartu SPM tidak bisa lagi mendapatkan pengobatan gratis di rumah sakit.
"Konsekuensi dari pengalihan pengobatan bagi Jamkesda di RST Soepraoen ini ya anggarannya akan cepat habis, sebab sekarang hanya tersisa sekitar Rp 4 miliar. Kami perkirakan Agustus nanti sudah habis," tegasnya.
Jumlah pemegang kartu Jamkesda dan SPM di Kota Malang lebih dari 31 ribu jiwa dan Jamkesmas (yang didanai dari APBN) sekitar 91 ribu jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika