REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Halim Alamsyah terpilih sebagai ketua umum Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) periode 2012 - 2014. Ia menggantikan Subarjo Joyosumarto yang telah memimpin pada periode sebelumnya.
Keputusan tersebut diketok palu pada Konvensi Nasional Anggota (KNA) PKES yang berlangsung di Jakarta, Jumat (13/7). Pimpinan sidang KNA PKES, Syakhir Sula, mengatakan terpilihnya Halim dilakukan secara aklamasi dan mendapatkan persetujuan dari semua anggota peserta KNA PKES.
Anggota PKES sendiri terdiri dari industri perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non bank, asosiasi dan perguruan tinggi. "Semua pihak mendukung pengangkatan Halim sebagai ketua umum," ujarnya usai menetapkan Halim Alamsyah.
Syakhir menambahkan ada beberapa hal yang dibahas dalam KNA. Salah satunya adalah reposisi organisasi dan perubahan nama PKES. Sayangnya waktu yang minim tidak memungkinkan masalah ini diselesaikan segera.
Oleh karena itu rapat memutuskan pembentukan tim khusus untuk mengkaji masalah di atas, baik dari segi branding organisasi maupun aspek hukum untuk kepentingan órganisasi kedepan. Hasilnya, kata Syakhir, akan dibahas dalam rapat kerja nasional PKES berikutnya.
Ketua umum PKES yang baru, Halim Alamsyah, mengatakan ia siap untuk melaksanakan amanah yang diberikan, meskipun tantangannya cukup berat. Sosialisasi dan komunikasi ekonomi syariah adalah salah satunya.
Keduanya penuh dinamuka dan harus dilakukan secara menyeluruh. Dalam sosialisasi ekonomi syariah bukan hanya sekedar membawa kepentingan industri yang harus tersampaikan kepada masyarakat tapi juga bagaimana membawa aspirasi perlindungan bagi masyarakat yang selama ini menggunakan jasa keuangan syariah.
Halim mengatakan, mereka harus terkomunikasikan aspirasinya sehingga sama sama merasa ada keadilan. "Saya sangat setuju selain sosialisasi dan komunikasi, PKES juga melakukan advokasi sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak konsumen," ujarnya.
Terkait dengan organisasi PKES yang anggotanya bukan hanya industri perbankan syariah, Halim mengatakan dalam mengkomunikasikannya perlu ada kerjasama integratif antardepartemen pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan departemen lain.
Ia sangat setuju jika dalam sosialisasi ekonomi syariah juga dianggarkan dana oleh negara melalui departemen pemerintah dan bukan hanya ditanggung oleh anggota PKES seperti yang terjadi selama ini. Ðengan demikian sosialisasi ekonomi syariah dengan mudah membumi di masyarakat.
"Saya sebagai Ketum PKES akan berkomunikasi dengan jajaran pemerintah termasuk juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kepentingan untuk tersolisasikan kepentingannya di masyarakat," tutur Halim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
