Ahad 08 Jul 2012 15:42 WIB

Disdik Bandung Bantah Katabelece Penerimaan Siswa Baru

Rep: Rachmita Virdani/ Red: Dewi Mardiani
suasana penerimaan siswa baru
Foto: amin madani
suasana penerimaan siswa baru

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Pendidikan Kota Bandung menyatakan tidak ada katabelece atau surat sakti dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2012-2013. Sekalipun katabelece dari Walikota Bandung, Dada Rosada.

"Tidak ada katabelece dari Walikota Bandung yang menitipkan siswa untuk masuk ke sekolah negeri (SDN/SMPN/SMUN). Intinya tidak ada sama sekali katabelece yang datang dari pejabat," ujar Ketua Disdik Kota Bandung, Oji Mahroji, saat dihubungi, Ahad (8/7).

Namun, Oji membenarkan kalau adanya memo dari Dada Rosada untuk jajaran pendidikan di Kota Bandung, seperti Disdik Kota Bandung hingga para kepala sekolah. Namun memo tersebut bukan berisi titip menitip siswa. "Sah saja beliau (Walikota Bandung) sampaikan memo itu untuk menyampaikan proses PPDB yang sesuai prosedur," jelas Oji.

Dia menegaskan, di dalam memo tidak ada kata atau kalimat 'Harus diterima' atau kata 'mohon diterima' dan kalimat berbau titipan dari pejabat. "Kalimatnya, proses sesuai prosedur. Jangan disalahartikan harus diterima atau meminta untuk diterima. Kalimatnya tidak ada menitipkan," terangnya.

Oji juga membantah tentang adanya siswa miskin yang tersisihkan. "Hal yang terjadi, banyak siswa miskin melebihi kuota. Misalnya ditetapkan kuota 40 siswa di satu sekolah, tapi yang daftar 60, pasti 20 tersisih," terangnya.

Sebelumnya, Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) akan segera melaporkan temuan adanya katabelece dari para pejabat dalam proses PPDB ke Ombudsman Jabar. Hal itu bakal dilakukan agar hal serupa tidak terulang lagi.

"Kita akan laporkan hal ini ke Ombusdman secepatnya. Kalau tidak ada halangan, kita laporkan besok," ujar Koordinator KPKB Iwan Hermawan saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) pekan lalu. Ia menambahkan, jumlah surat sakti yang dikeluarkan para anggota dewan dan pejabat itu beragam.

Jumlah siswa titipan pejabat itu pun hampir ada di semua sekolah. Sebagai perbandingan, sekolah tingkat SMP negeri saja ada 52, SMA negeri ada 27 dan SMK negeri ada 15. Sementara jumlah siswa dalam satu kelas yang harusnya 36 kini membengkak. Rata-rata dalam satu kelas jadi ada 40 siswa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement