REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Setelah sempat tidak menampakkan diri pasca-ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama, Zulkarnaen Djabbar akhirnya membuat pernyataan.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini Zulkarnaen Djabbar menyampaikan permohonan maaf terhadap Partai Golkar dan keluarga besarnya.
"Informasi mengenai penetapan diri saya sebagai tersangka, tentu mengejutkan banyak pihak, keluarga besar saya maupun Partai Golkar. Karena itu, saya memohon maaf pada semua pihak yang terkejut atas kabar kasus yang saya hadapi," kata Zulkarnaen Djabbar yang didampingi kuasa hukumnya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (2/7).
Zulkarnaen menegaskan, dirinya belum pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK, tapi telah ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun demikian, menurut Zulkarnaen, dirinya tetap mengapresiasi kerja KPK, akan bersikap kooperatif dan berjanji tidak akan melarikan diri.
"Saya tetap mengapresiasi kerja KPK, termasuk ketika petugas KPK melakukan penggeledahan di rumah dan ruang kerja saya di DPR untuk mencari barang bukti. Saya menghormati KPK," ucapnya.
Wakil Ketua Umum DPP MKGR ini menegaskan, sebagai warga negara yang baik, dirinya taat hukum dan akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ia menambahkan, jika para relasinya agak kesulitan menghubunginya setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka, bukan berarti ia melarikan diri, tapi membatasi berkomunikasi dengan publik.
Ditanya bagaimana sesungguhnya kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran yang dihadapinya, Zulkarnaen menyatakan, tidak akan menjelaskan substansi persoalan, karena kasusnya sedang diproses oleh KPK.
"Saya kira substansinya saat ini tidak lagi menjadi wacana publik. Saya akan mengklarifikasi sejelas-jelasnya kepada KPK, pada saat saya diperiksa. Apa yang saya lihat, dengar, dan tahu nanti saya sampaikan nanti pada saatdiperiksa KPK," jelasnya. Zulkarnaen menegaskan, dirinya akan terus bersikap kooperatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika