REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses hukum kepolisian yang lamban dalam penyelesaian kasus premanisme dan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang memberi kesan akan ketakberdayaan polisi di hadapan mereka.
Terkait hal itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menduga, ada oknum kepolisian yang sengaja memelihara preman.
"Jangan pelihara preman yang malah membuat mereka mendapatkan angin," ucap Neta kepada Republika.
Menurut Neta, ada sejumlah oknum polisi yang memelihara keberadaan preman untuk kepentingan mereka. Contoh paling mudah, urai dia, adalah keberadaan preman di beberapa lahan parkir yang hasil keuntungannya akan mengalir kepada oknum polisi tersebut.
Perbuatan seperti itu, ungkap Neta, akan mempengaruhi sikap kepolisian dalam memproses secara hukum pelaku kriminalitas dari kalangan preman. Eksesnya, ungkap dia, ketaktegasan dan ketaklekasan polisi dalam menangkap para preman.
Oleh sebab itu, Neta menuturkan, polisi seharusnya tetap berpegang teguh pada tanggung jawabnya. Menurut dia, ada dua hal yang menjadi tanggung jawab polisi: penegakan hukum yang konsisten dan serius menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
"Semoga pada HUT Bhayangkara ini, ke depan, polisi dapat bertindak tegas, cepat dan tepat dalam menangani kasus yang berkaitan dengan premanisme," tutur Neta melalui sambungan telepon