REPUBLIKA.CO.ID, PARUNG -- Gerakan Masyarakat Parung (Gempar) akan menutup paksa Hotel P'arunk Transit, dan akan membersihkan kawasan sekitarnya dari praktik prostitusi yang dianggap masyarakat semakin merajalela.
"Pemerintah buta kalau tidak mengetahui, bahwa disana pelacuran kembali lagi," kata Ketua Gempar, Mat Husein, saat ditemui, Jumat (29/6).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor-pun dianggap lalai dan ingkar janji untuk menutup hotel yang berada di Desa Jabon, Jalan Raya Parung - Bogor kilo meter 40 tersebut. Sebab, setelah dua anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) tewas karena mengkonsumsi narkoba di salah satu kamar hotel tersebut, dan dibredelnya kamar hotel yang dijadikan tempat pembuatan video porno beberapa waktu lalu, pengelola hotel sepertinya tak menunjukkan keinginannya untuk memberhentikan aktivitas yang meresahkan warga sekitar.
Tuding Husein, pemerintah setempat seakan melindungi pengelola hotel sehingga tidak dapat ditindak. Itu, kata dia, terlihat dari ketidakseriusan pemerintahan dan aparat keamanannya dalam memenuhi tuntutan masyarakat Parung, agar hotel mesum tersebut ditutup.
"Izin tempat hiburannya jelas tidak ada. Dinas Pariwisata juga harus bertanggungjawab," ujar dia.
Kesabaran masyarakat-pun, menurutnya sudah cukup. Pasalnya, keluhan masyarakat yang selama ini tersalurkan secara prosedural kepada pemerintah tidak pernah digubris, dan ditangani secara serius.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Parung, Muhammad Ilyas mempertanyakan konsistensi Pemkab Bogor dalam upaya menutup hotel tersebut. Menurut dia, Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) juga sudah memberikan surat peringatan (SP) kepada pengelola hotel, pertengahan Juni lalu.
Jelas dia, terdapat klausul yang menyatakan, akan dilakukan pembongkaran paksa oleh Pemkab, jika aktifitas prostitusi di hotel tersebut kembali terjadi. "Nyatanya sampai akhir bulan ini, respon Sat Pol PP tidak terbukti," kata Ilyas, Jumat (29/6).
Untuk itu, ungkap dia, elemen umat Islam yang berada di Kecamatan Parung dan Kemang telah sepakat untuk melakukan pendudukan dan pembongkaran hotel mesum tersebut pada Sabtu (6/7) mendatang.
"Kami mengharapkan Pemkab yang menutup sendiri, dan membersihkan kawasan itu dari praktik-praktik tercela," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
