Jumat 29 Jun 2012 14:50 WIB

SBY: Konflik Suriah Harus Dihentikan

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Foto: Rumgapres/H Abror Rizki
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia berharap segera ada penyelesaian konkrit atas krisis yang terjadi Suriah, sehingga jumlah korban jiwa tidak bertambah.

Kepala Negara saat menyampaikan kuliah umum tentang perkembangan geopolitik kawasan di depan peserta Sekolah Staf dan Komando angkatan, TNI dan Sespimmen Polri di Bandung, Jumat (29/6) mengatakan, Indonesia sangat prihatin atas situasi di Suriah yang belum kunjung membaik.

"Konflik horizontal antar-'state' dan intra-'state' semakin mengkhawatirkan, tadi malam saya bicara dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon (melalui telepon-red)," kata Presiden.

Dalam pembicaraan dengan Sekjen PBB yang berlangsung Kamis (28/6) malam, Presiden Yudhoyono mengatakan Ban Ki-moon menjelaskan dalam beberapa hari ke depan akan ada pertemuan di Jenewa antara lima negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB membicarakan masalah Suriah.

"Indonesia berpendapat kalau dengan kerangka penyelesaian sekarang bisa berjalan baik, PBB tugaskan pengamat non-'arms' sesuai 'chapter six' (piagam PBB-red), bila bisa berlaku bagus dengan mandat 'UN' (PBB), bila ada genjatan senjata bagus dan kemudian ada proses politik," tutur Kepala Negara.

Namun, bila hal tersebut tidak bisa diterapkan, Indonesia, kata Presiden mengusulkan adanya "Peace Keeping Force" bukan dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan Suriah di bawah Presiden Bashar Al Assad, namun lebih pada penghentian kontak senjata dan konflik.

"Bila tidak mempan apakah tidak ada cara lain, misalkan 'peace making', bukan untuk menyerang Presiden Assad, supaya korban jatuh, namun penghentian konflik, sehingga Presiden Assad dan oposisi bisa peroleh cara terbaik mencari solusi," ujar Presiden.

Kepala Negara menambahkan,"pada tingkat sekarang ini mencemaskan, saya harap ada solusi yang bisa segera dicari, kekerasan harus bisa dihentikan, bukan hanya Liga Arab, OKI, PBB tapi semua. Kita lihat perkembangan hari mendatang, saya sudah minta Menlu (Marty-red) berkomunikasi dengan Menlu Rusia dan Menlu AS. Mudah-mudahan ada solusi."

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement