REPUBLIKA.CO.ID, PARUNG -- Praktik prostitusi yang terjadi di Hotel P'arunk Transit dan kawasan sekitarnya kembali marak. Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor beberapa waktu lalu berjanji akan menutup hotel jika praktik serupa kembali terjadi di kawasan tersebut.

Itu dikatakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat, Muhammad Ilyas. Dia mengatakan, Pemkab harus konsisten dengan ucapan dan motto pemerintahannya yang menjunjung tinggi nilai keimanan melalui konsep 'Tegar Beriman'. Selain itu, kata dia, jargon 'nobat' (nongol babat) yang diteriakkan oleh Bupati Bogor, untuk membasmi ladang maksiat selama ini tidak dibuktikan.

Pasalnya, setelah dihebohkan dengan tewasnya PNS karena mengkonsumsi narkoba, dan beredarnya video mesum yang dilakukan di hotel tersebut, aktivitas prostitusi kembali terjadi. "Kami dan masyarakat Parung, masih berharap banyak kepada pemerintah untuk menutup hotel tersebut," kata Ilyas saat ditemui Republika, Rabu (27/6).

Kata Ilyas, bukan hanya masyarakat sekitar hotel yang merasa terganggu dengan praktik jualbeli syahwat, di kilo meter 40, Jalan Raya Parung - Bogor tersebut. Namun, tegas dia, masyarakat Parung yang identik dengan kawasan pondok pesantren juga mulai 'gerah' dengan keberadaan pramuria yang makin semarak.

"Hotel itu kembali menjalankan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan melanggar perda ketertiban umum," kata dia.

Ilyas mengungkapkan, MUI Kecamatan Parung, bersama dengan 30 ulama, dan pimpinan pondok pesantren telah melayangkan surat kesepakatan bersama. Isinya kata dia, menolak keberadaan Hotel P'arung Transit, dan meminta Pemkab menutup operasional hotel tersebut, dan menyisir praktik prostitusi di kawasan sekitarnya. "Kami menunggu respon pemerintah sampai akhir bulan (Juni)," ujar Ilyas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika