REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI--Tidak meratanya pencairan dana BOS berdampak kepada angka putus sekolah. Sekitar 0,07 persen siswa SD dan 0,35 persen siswa SMP di seluruh sekolah terkait di Kota Cimahi mengalami hal tersebut.

"Padahal pemerintah mewajibkan pendidikan sembilan tahun," kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati kepada Republika, Ahad (24/6).

Menurut dia, sebagian alasan angka putus sekolah tersebut karena adanya dugaan pelanggaran pungutan biaya dalam penerimaan peserta didik/siswa baru (PSB). Padahal, kendala tersebut masuk ke dalam 14 item pemberian dana BOS yang diberikan pemerintah.

Namun faktor sebagian lainnya juga disebabkan kemiskinan dan ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan. Karenanya, DPRD Kota Cimahi mendorong pemerintah setempat untuk membangun komunikasi yang maksimal dengan pihak sekolah maupun siswa yang tidak mampu tersebut.

Ike menyebutkan, ada sekitar 20 persen dari penduduk Kota Cimahi yang masuk sebagai masyarakat miskin di wilayah setempat. Itu sekitar 117.661 dari 621.381 jiwa yang ada di kota terkecil di wilayah Jawa Barat dan Indonesia tersebut. "Dikhawatirkan jumlahnya bertambah," kata dia

Ikuti Whatsapp Channel Republika