Ahad 24 Jun 2012 15:07 WIB

Soeripto: Konflik Kebangsaan Picu Disintegrasi RI 2013

Rep: Angga Indrawan/ Red: Dewi Mardiani
Soeripto (kanan)
Foto: Republika
Soeripto (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG –- Menyoroti persoalan bangsa dan keterpurukan Indonesia yang menyandang sebagai Negara gagal, politisi senior PKS, Soeripto, meminta semua komponen bangsa untuk antisipasi kemungkinan disintegrasi bangsa pada 2013. Menurut politisi kawakan tersebut, ada banyak indikator yang mampu mengantarkan Indonesia dalam disintegrasi atau bahkan 'Kiamat kebangsaan' 2013.

Dia mengatakan, salah satu disintegrasi tersebut adalah kegaduhan parlemen dan berbagai macam persoalan ketahanan Negara. “Banyak sekali kegagalan bangsa sisa orde baru serta agenda reformasi yang tidak pernah tuntas,” ungkap Soeripto dalam diskusi publik 'Political Corruption' di Bandung, Ahad (24/6).

Menurutnya, banyak ketidakpuasan masyarakat terhadap beberapa penuntasan kasus yang tidak terselesaikan. Dewasa ini, ungkap Soeripto, masyarakat menghendaki keputusan yang cepat, tegas, dan adil. Hasrat yang tidak terlampiaskan ini, tambah Soeripto, membawa dampak potensi disharmoni dan disintegrasi ke depannya. “Atau bahkan disintegrasi ini bisa mengemuka di 2012,” tambahnya.

Kegaduhan parlemen, konflik horizontal, perseteruan antar partai politik, serta lembaga negara lainnya, ungkap Soeripto, dapat menimbulkan ketidak pastian terhadap eksistensi bangsa dan negara. Bahkan, kata dia, reaksi hingga komentar-komentar miring terhadap produk legislasi hingga akhir 2011, berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap wakil rakyat.

Soeripto mencatat, sejumlah kasus kekerasan di sejumlah gelar Pilkada di berbagai daerah, kekerasan di Aceh, Lampung, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Menurutnya, kasus-kasus itu merupakan dampak dari kurang responsifnya pemerintah dalam mengawal keutuhan NKRI.

Kondisi Indonesia, lanjutnya, kian diperparah dengan sejumlah konflik parlemen antara DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), dengan Komisi Yudisial (KY), Pemerintahan SBY dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga konflik antar Angkatan Darat dan Kepolisian menyusul Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional.

“Dari sekian banyak persoalan tersebut, tidak menutup kemungkinan bakal menjadi komoditas dan manuver politik untuk menjatuhkan SBY di 2012,” tambahnya.

Bila saja SBY jatuh pada 2012, ungkap Soeripto, pergolakan dan turbulensi politik akan terus bergulir hingga mencapai titik nadir di 2013. “Bentuk ancaman tersebutlah yang berwujud disintegrasi, karena siapa yang dapat menolak, banyak kepentingan asing yang memiliki agenda tersendiri terhad

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement