REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU - Pemerintah Indonesia pada Forum Rio+20 mengusung prinsip "Ekonomi Biru" guna mendorong kesadaran global terhadap pengelolaan laut dan sumber daya pesisir.
"Prinsip ekonomi biru dinilai tepat dalam membantu dunia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, ekosistem laut yang kian rentan terhadap dampak perubahan iklim dan pengasaman laut," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo dalam siaran persnya disampaikan Kapusdatin KKP Indra Sakti, diterima ANTARA Pekanbaru, Jumat (22/6).
Kebijakan tersebut disampaikan Sharif bersamaan dalam Forum Rio+20 di Rio de Janeiro, Brasil, Kamis lalu, yang menganggap hal ini penting dilakukan guna mengendalikan ancaman pemanasan global seperti energi gas buang dan karbon sehingga dapat terwujudnya pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan upaya pengentasan kemiskinan.
Ia mengatakan, kini perubahan iklim kian semakin nyata mengancam kehidupan dunia, seperti kenaikan permukaan laut, peningkatan suhu permukaan laut, aktivitas badai meningkat, dengan diikuti efek berbahaya dari pengasaman laut yang dapat menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan laut.
"Atas dasar itu, dalam menangani ekosistem terumbu karang dibutuhkan sebuah tindakan adaptasi dan mitigasi secara cepat dan tepat. Mungkin ekosistem laut adalah yang pertama kali runtuh tanpa adanya adaptasi dan tindakan mitigasi," katanya.
Karena itu, Ekonomi Biru dinilai memiliki potensi dalam paradigma pembangunan baru dengan menerapkan model pengembangan bisnis baru yang mensinergikan antara pertumbuhan, pembangunan dan lingkungan.
Pemerintah Indonesia bertekad secepatnya bisa mengadopsi konsep 'blue economy', terkait tren ke depan pasca-keberhasilan implementasi konsep green economy menuju blue economy.
"Negara seperti Indonesia, ekonomi hijau mutlak diperlukan, namun sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menerapkan ekonomi hijau saja tidak cukup perlu dibarengi dengan konsep ekonomi biru," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika