REPUBLIKA.CO.ID, PALU - Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah Zulfakar Nasir mengatakan, tuntutan sejumlah kader dan simpatisan partai agar Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum mundur dari jabatannya tidak mendasar.

"Tuntutan itu tidak mendasar karena Anas sampai sekarang ini tidak pernah ditetapkan menjadi tersangka. Alasan apa sehingga Anas diminta mundur, ini kan tidak rasional," kata Zulfakar di Palu, menanggapi aksi unjuk rasa puluhan kader dan simpatisan Partai Demokrat di Palu, Rabu (20/6).

Unjuk rasa yang dipimpin Salim Baculu itu meminta agar Anas Urbaningrum mundur karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet Hambalang. Pengunjuk rasa juga meminta agar dugaan penyalahgunaan uang partai di DPD Provinsi diusut tuntas.

Zulfakar mengatakan, sejumlah tuntutan tersebut tidak mendasar. Kasus Anas Urbaningrum, misalnya, sejauh ini belum ada keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Anas sebagai tersangka. "Itu kan baru katanya, katanya, tapi kan faktanya hari ini Anas belum ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Mengenai kasus ini, kata Zulfakar, bukan domain dari DPD Demokrat provinsi karena itu domain DPP Demokrat. "Kasus Anas biarlah pusat yang menentukan. Kami bukan tidak peduli, tetapi itu sudah menjadi domain DPP Demokrat," kata Zulfakar.

Sementara itu terkait dugaan penyalahgunaan uang pembinaan partai di DPD Demokrat, Zulfakar mengatakan, sejauh ini tidak ada uang partai yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

"Semua keuangan partai yang digunakan ada pertanggungjawabannya. Kalau sorotan mereka ada rekening ganda, ya kami memang punya dua rekening di DPD Demokrat. Apakah itu salah," katanya.

Dia mengatakan, terpenting dari pengelolaan keuangan partai adalah pertanggungjawaban sehingga berapapun rekening partai kalau pertanggungjawabannya jelas itu tidak menjadi masalah. "Dia akan menjadi masalah kalau tidak ada laporan pertanggungjawaban," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika