REPUBLIKA.CO.ID, BATULICIN---Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) melalui sistem perencanaan investasi yang lebih baik.
"Baru saja saya menandatangani SK pegawai (CPNS) yang lulus 100 persen menjadi PNS penuh. Tiba-tiba sambil bercanda ajudan saya berkata biasanya setelah selesai penandatanganan ini, SK yang bersangkutan langsung 'disekolahkan' (untuk jaminan pinjaman di bank) dengan jumlah minimal sekitar Rp 60 juta," kata bupati di Batulicin.
Kalau selama ini banyak PNS yang menjadikan SK sebagai jaminan pinjaman modal di bank untuk membeli rumah, maka hal itu masih dianggap wajar. Namun jika modal tersebut hanya digunakan untuk uang muka kredit sepeda motor atau mobil justru dianggap kurang tepat karena khawatir bisa semakin memberatkan hidup PNS di masa yang akan datang.
Harapannya terhadap PNS, khususnya bagi PNS muda yang baru lulus 100 persen menjadi pegawai dapat lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Jangan sampai meminjam modal untuk program masa depan yang kurang tepat sasaran sementara yang menjadi jaminan dalam pembayarannya adalah gajinya sebagai PNS selama puluhan tahun ke depan.
Bupati berencana membahas lebih serius dengan pimpinan yang lain akan pentingnya meningkatkan kesejahteraan PNS melalui sistem investasi. Sejumlah terobosan pemanfaatan modal bagi PNS akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut demi tercapainya kesejahteraan yang lebih baik.
"Saya juga sudah bertemu dengan pihak BRI. Di sana ada yang namanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebenarnya untuk masyarakat tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh PNS termasuk pegawai tidak tetap (PTT)," kata bupati.
Melalui KUR di BRI diperkirakan beban pinjaman PNS tidak terlalu berat. Apalagi pinjaman modal yang diperoleh dipergunakan untuk usaha perkebunan karet atau kelapa sawit melalui sistem koperasi, minimal lima tahun hasilnya sudah mulai bisa untuk mencicil pinjaman itu. "Dengan begitu pegawai untung. Selain pinjaman cepat lunas karena jumlahnya tidak terlalu besar, mereka akan terus menikmati hasil kebun untuk tambahan penghasilan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika