REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji resmi diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang baru menggantikan Joyo Winoto. Partai Demokrat berharap, Hendarman mampu menyelesaikan kasus agraria yang selama ini menumpuk.
"Semoga kepala BPN yang baru ini tidak setali tiga uang dengan kepala BPN yang lama alias sama saja melempemnya," kata Ketua Biro Hukum dan Perundang-undangan DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan, di Jakarta, Jum'at (15/6).
Mengenai berbagai konflik agraria yang tak kunjung selesai, Jemmy meminta komisi II dan komisi III DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) dalam menyikapi konflik agraria yang selama ini terjadi di tanah air. Jemmy mencontohkan kasus agraria yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu korban konflik agraria yang bernama Supanji saat ini sudah hampir dua minggu luntang-lantung di Jakarta demi mencari perlindungan hukum dan keadilan yang didambakannya.
Supanji, kata Jemmy, adalah warga Seimencim, Deli Serdang, Sumatera Utara yang saat ini sedang ketakutan karena sebagian rekan-rekan seperjuanganya telah digerus oleh kekuatan represif di daerahnya. "Konflik antara masyarakat dan PTPN II ini tak kunjung menuai solusi. Bahkan menyisakan tangis dan derita yang berkepanjangan," ungkapnya.
Perwakilan masyarakat tersebut telah menempuh jalur formal untuk meminta perlindungan kepada Komnas HAM dan Kompolnas terhadap sikap keras aparat di lapangan. Karena itu, Jemmy berharap, kasus yang terjadi di Seimencim, Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut bisa dilihat secara detail dan utuh tanpa tendensi kepentingan dari pihak manapun.
"Semenjak BPN di pimpin oleh Joyo Winoto sudah seabrek kasus-kasus agraria yang masih mandeg. Semoga dengan kepemimpinan kepala BPN yang baru ini mampu menyelesaikan kasus agraria yang telah merugikan rakyat kecil tersebut," ujar Jemmy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
