Kamis 14 Jun 2012 14:51 WIB

Polri akan Bangun 200 Polres di Indonesia

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Saud Usman Nasution.
Foto: Antara/Reno Esnir
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Saud Usman Nasution.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Nasution mengatakan bahwa Polri akan membangun 200 Polres se-Indonesia di daerah otonom baru (DOB). 

"Kami sedang menginventarisasi sejumlah daerah untuk diprioritaskan dibangun Polres," kata Saud Nasution dalam paparan pertemuan Bakohumas Polri dan jajaran Pemda Lampung di Bandarlampung, Kamis (14/6).

Sementara itu Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih menyebutkan, dalam program pembangunan polres tersebut, Lampung hanya mendapat satu Polres yang akan dibangun dalam waktu dekat.

"Polri memprioritaskan Kabupaten Mesuji untuk segera dibangunkan markas polres di sana, mengingat daerah tersebut rawan konflik," kata Sulistyaningsih.

Ada empat polres di empat DOB yang diajukan namun Mabes Polri hanya menyetujui satu polres untuk dibangun sedangkan tiga lainnya dilakukan bertahap. Pembangunan polres tersebut tidak hanya membutuhkan lahan saja, namun juga personel yang akan bertugas di sana.

Untuk tahun 2012 ini, Polda Lampung melakukan perekrutan sebanyak 300 anggota polisi baru. Sebelumnya, Bupati Mesuji Khamamik meminta pembangunan polres diprioritaskan di daerahnya mengingat tingginya kriminalitas di kabupaten tersebut.

"Kabupaten Mesuji adalah daerah yang baru saja dimekarkan, namun memiliki angka kerawanan konflik yang tinggi sehingga sangat memerlukan pembentukan polres di sana," kata Khamamik beberapa waktu lalu. Menurut dia, pemerintah kabupaten setempat telah menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk tempat pembangunan polres tersebut.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung Prof Dr Sunarto SH MH mengatakan idealnya setiap daerah otonomi baru memiliki alat perlengkapan keamanan lengkap yang terpisah dari kabupaten induknya demi terciptanya suasana aman.

Menurutnya, jika satu polres menangani dua atau lebih daerah maka penanganan keamanan di sana tidak akan maksimal. "Terlalu lemah 'speed control' bagi polda atau polres tertentu menangani satu konflik di daerah yang belum memiliki perlengkapan keamanan daerah," kata dia.

Sunarto mengatakan, konflik yang kerap terjadi di Kabupaten Mesuji membutuhkan kekuatan keamanan besar agar konflik dapat terselesaikan dengan baik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement