REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN --  Semangat separatis, diakui atau tidak, telah tumbuh di kalangan mahasiswa Papua, baik yang berkuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta. Bagaimana antisipasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap pemasalahan ini? Menurut Dirjen Pendidikan Tinggi di Kemendikbud, Djoko Santoso, yang penting adalah bagaimana lembaga pendidikan bisa memberikan pendidikan yang baik bagi warga Papua.

''Pendidikan yang baik tentunya juga memasukkan apa yang disebut civic education (pendidikan kewarganegaraan),' tutur Djoko, saat dihubungi di Kampus UGM, Selasa (12/6). Dirjen berkunjung ke Yogya untuk memantau pelaksaan SNMPTN yang dilaksankan di UGM, Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Menurut Dirjen, pendidikan yang baik itu adalah untuk memberikan pemahaman yang baik tentang empat pilar NKRI (Pancasila, UUD, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). Apakah sistem pendidikan kita selama ini tak bisa mencegah semangat separatis ini? ''Yang penting, pendidikan itu kita perkuat terus,'' kata Djoko. Menurut dia, dengan semakin tingginya pendidikan warga Papua, maka akan memudahkan dilaksanakan dialog dengan mereka.

Sebelumnya, dalam jumpa pers tentang SNMPTN, Djoko menyebutkan bahwa calon mahasiswa Papua mendapatkan perlakuan khusus dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Dikatakannya, secara khusus telah dialokasikan 876 kursi untuk calon mahasiswa Papua, tersebar di 32 perguruan tinggi negeri di seluruh tanah air. Menurut dia, kursi tersebut akan diperebutkan sesama calon mahasiswa Papua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika