REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--DPR mendesak agar pemerintah cepat mengambil langkah tegas untuk mengkonsolidasikan gagasan damai yang dicetuskan. Jika tidak, masalah Papua dikawatirkan akan menjadi bom waktu.
''Pemerintah pusat tak jelas. Presiden sudah mengatakan solusi damai, menko juga. Tapi masyarakat Papua sedang menunggu,'' kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/6).
Komisi I DPR mengirim tim ke Papua pekan lalu. Sejak jumat pagi tim Komisi I berdialog dengan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari unsur gereja, ormas muslim, akademisi, LSM, komnas HAM Papua dan kalangan aktivis perempuan.
Termasuk dengan BIN Daerah, Pangdam Cendrawasih, Wakapolda. Serta melakukan peninjauan lapangan ke tempat terjadinya aksi kekerasan. Tim juga berdialog dengan pejabat gubernur Papua, ketua DPRP, ketua MRP, KPU Provinsi Papua dan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat).
Menurut Mahfudz, muncul ketidakpercayaan di antara masyarakat dan aparat. Ketika bicara dengan masyarakat, kecurigaan muncul kepada aparat. Namun ketika bicara ke aparat, muncul dugaan dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata.
''Jadi untuk menghindari saling curiga ini, polisi mau tidak mau mengungkap siapa jaringannya. Siapa pelakunya dan harus diproses hukum.''
Ia pun mendesak agar keraguan yang dialami jajaran kepolisian harus diakhiri. Koordinasi dengan jajaran TNI pun harus diperkuat. Apalagi tuntutan masyarakat hanya meminta aparat mengungkap siapa otak dibalik kekerasan itu. ''Kalau ini tidak dilakukan segera, saya khawatir kecurigaan masyarakat semakin besar kepada aparat.''
Ikuti Whatsapp Channel Republika
