Kamis 07 Jun 2012 08:52 WIB

Pemkab Malang Kekurangan Alat Deteksi Tsunami

Alat apung deteksi peringatan dini tsunami (ilustrasi).
Foto: Antara/Fanny Octavianus
Alat apung deteksi peringatan dini tsunami (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur hingga kini masih mengalami kekurangan alat deteksi tsunami yang ditempatkan di sejumlah lokasi rawan di sepanjang laut selatan wilayah itu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang Endang Retnowati, Kamis, mengatakan, idealnya setiap kawasan rawan tsunami dipasang alat deteksi tsunami. Namun hingga kini pemkab setempat baru mempunyai satu unit alat deteksi.

"Saat ini, kami sedang mengajukan tiga alat deteksi tsunami lagi ke Pemprov Jatim dan nantinya akan dipasang di lokasi-lokasi yang paling rawan (urgen) dulu, sedangkan kawasan lainnya menyusul," tegasnya.

Berdasarkan pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, ada 10 titik lokasi yang dinyatakan rawan tsunami. Di antaranya adalah pemukiman di kawasan Pantai Kondangmerak (Bantur), Bajulmati (Gedangan), Sendangbiru dan Tamban (Sumbermanjing Wetan) serta Pantai Licin (Ampelgading).

Endang Retnowati yang akrab dipanggil Atik itu mengatakan, wilayah laut Kabupaten Malang termasuk salah satu daerah yang paling sering dilanda gempa dan rawan berpotensi tsunami, sehingga membutuhkan alat pendeteksi yang cukup memadai.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika pengajuan tiga unit alat pendeteksi tsunami tersebut dikabulkan, maka akan dipasang di kawasan yang benar-benar urgen. "Kami akan mengajukan alat deteksi tsunami kembali secara bertahap," ujarnya.

Hanya saja, tegas Atik, pihaknya masih belum menentukan kawasan mana yang nantinya akan dipasang alat pendeteksi tsunami lebih dulu, sebab saat ini masih dilakukan peneltian.

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Malang Ali Hartono mendesak pemkab setempat untuk lebih serius mengantisipasi ancaman bencana tsunami dibeberapa lokasi yang sudah dipetakan BPBD.

"Sambil menunggu alat pendeteksi tsunami ini, pemkab harus melakukan sosialisasi dan simulasi secara intensif pada masyarakat yang berada di kawasan pantai, sehingga mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi tanda-tanda yang mengarah pada bencana, termasuk tsunami," kata politisi dari PKS tersebut.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement