REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Areal hutan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diperkirakan akan habis jika seluruh pengajuan tukar-menukar lahan hutan di Karawang tersebut dikabulkan Kementerian Kehutanan. Hal ini disampaikan Wakil Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan Perhutani Purwakarta, Rakhmat, Rabu (6/6).
Menurut dia, saat ini sudah banyak pihak yang mengajukan permohonan tukar-menukar lahan hutan di Karawang untuk keperluan pembangunan bandara internasional, perluasan kawasan industri, untuk keperluan pembangunan perusahaan, dan lain-lain.
"Pada dasarnya Perhutani ingin sekali mempertahankan hutan di Karawang. Tetapi dalam ketentuannya, Perhutani hanya berwenang mengelola hutan. Sedangkan terkait dikabulkan atau tidaknya permohonan tukar-menukar lahan hutan itu merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan," katanya, di Karawang.
Dikatakannya, dari data yang ada, saat ini sudah ada permohonan tukar-menukar lahan hutan seluas sekitar 4.000 hektare untuk keperluan pembangunan bandara internasional, 1.000 hektare permohonan tukar-menukar lahan hutan untuk perluasan kawasan industri, dan 770 hektare yang dimohonkan berbagai perusahaan.
Ia menilai, jika setiap pengajuan permohonan tukar-menukar lahan hutan di Karawang dikabulkan semuanya oleh Kementerian Kehutanan, maka dalam beberapa tahun ke depan areal hutan di Karawang akan habis.
Ketua LSM Lodaya Karawang, Nace Permana, mengatakan, saat ini luas hutan di Karawang hanya 10 persen dari total luas daerah Karawang, yakni mencapai 175 ribu hektare. "Dalam ketentuannya, Karawang ini harus memiliki luas hutan 30 persen dari jumlah luas wilayah. Tetapi ironisnya, walaupun luas hutan sudah kurang, tetap terancam beralih fungsi menjadi bandara atau industri," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika