REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh, mengatakan tahun depan pihaknya mengadakan program Pendidikan Menengah Universal. Program tersebut seperti wajib belajar 12 tahun, hanya saja tidak diwajibkan dalam Undang-Undang.

"Tahun depan, insya Allah, kita mengadakan pendidikan menengah universal, seperti wajib belajar. Namun jika dikatakan wajib belajar karena ada yang mewajibkan, yakni undang-undang. Karena belum ada yang mewajibkan jadi kita kembangkan Pendidikan Menengah Universal. Tapi ini persis seperti wajib belajar," ujar M Nuh, Selasa (5/6).

Dia mengatakan, program tersebut digalakan karena Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah baru sebesar 70 persen. Artinya, anak 16-19 tahun yang baru sekolah baru mencapai 70 persen. Sedangkan pihaknya menargetkan tahun 2020 APK sebesar 97 persen.

"Kalau tidak membuat program ini, target 97 persen baru akan dicapai pada tahun 2040. Padahal kita punya masa emas, yakni bonus demografi, di tahun 2010 hingga 2035. Kalau tak digenjot, masanya hilang," ujarnya.

Seperti program Wajib Belajar, Pendidikan Menengah Universal pun memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Nuh mengatakan, pihaknya telah menyediakan anggaran sebanyak Rp 10 hingga 12 triliun untuk program tersebut. Angka tersebut pun menurutnya belum termasuk hal lain seperti infrastruktur, sumber daya guru, dan sebagainya.

"Belum lagi waktu mendorong anak untuk masuk, bukan hanya BOS yang dibutuhkan, jika tahu sekolah bayarnya murah misalkan, maka orang-orang akan berbondong-bondong. Berarti kita harus menambah infrastruktur, gurunya juga seperti apa," kata M Nuh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika