REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Para pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai daerah di Kabupaten Indramayu hingga kini belum menerima petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan terkait pembatasan BBM bersubsidi. Karenanya, mereka tetap melayani pembelian remium bagi kendaraan berplat merah.

‘’Pelayanan masih belum berubah,’’ ujar seorang pengelola SPBU Sudirman Indramayu, Dadang, Selasa (5/6). Dadang mengatakan, tak hanya belum mendapat petunjuk, pihaknya juga belum mendapat sosialisasi mengenai pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan berplat merah. Masalah tersebut, terang dia, baru diketahuinya dari pemberitaan di berbagai media massa.

Karena itu, Dadang menyatakan, tidak bisa memaksa pengendara mobil dinas untuk menggunakan Pertamax. Dia tetap melayani pembelian Premium bagi mobil-mobil dinas. Ketika disinggung mengenai penjualan Pertamax, Dadang mengakui memang meningkat sekitar 40 persen. Namun, peningkatan itu justru berasal dari kendaraan sepeda motor.

Sementara itu, salah seorang pejabat yang enggan disebut namanya, mengaku masih tetap menggunakan Premium untuk mobil dinas yang digunakannya. Dia mengaku keberatan jika harus beralih pada Pertamax, karena harganya yang mahal. '’Pembelian Pertamax harus dari kantong sendiri,’’ tuturnya.

Dari Kota Cirebon dilaporkan, sejumlah mobil dinas di lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah Cirebon mulai dipasangi stiker bertuliskan "mobil ini tidak menggunakan BBM bersubsidi". Stiker itu dipasang di kaca depan dan belakang mobil dinas. ‘’Dengan adanya stiker itu, akan memudahkan pihak SPBU untuk mengarahkan mobil dinas ke BBM non subsidi,’’ ujar Kepala BKPP Wilayah Cirebon, Ano Sutrisno.

Ano mengakui, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil dinas memang sangat memberatkan. Pasalnya, biaya untuk membeli BBM mobil jadi naik dua kali lipat. Karena itu, Ano menyatakan, akan mulai membatasi penggunaan mobil dinas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika