REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Diimbau tidak boros, DPRD Kota Bogor malah menyiapkan penambahan anggaran untuk mendukung kebijakan pemerintah melarang penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi mobil dinas. "Penambahan anggaran untuk bahan bakar kendaraan dinas akan kita ajukan dalam APBD Perubahan yang akan dilakukan Juni ini," kata anggota DPRD Kota Bogor, Yusuf Dardiri di Bogor, Ahad (3/6).
Menurut Yusuf, DPRD sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam upaya penghematan energi tersebut. Ia mengatakan, pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut sangat baik, namun ada konsekuensi dengan peningkatan anggaran untuk kebutuhan BBM.
"Satu sisi kebijakan ini sangat baik sebagai upaya penghematan energi. Tapi satu sisi konsekuensinya anggaran APBD akan meningkat," katanya.
Yusuf menyebutkan, tahun 2012 DPRD telah menganggarkan dana untuk gas, pelumas dan BBM sebesar Rp 12,3 miliar. Anggaran tersebut bagi 18 SKPD yang ada di Kota Bogor.
Menurut politisi PKS ini, kebijakan tersebut akan mendorong adanya penambahan anggaran yang harus dikeluarkan. Yusuf mengatakan, secara nasional gerakan tersebut dapat menjadi upaya penghematan energi, namun dari sisi daerah membebankan anggaran APBD.