REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Pengamat energi, Kurtubi, meminta pemerintah menghapus sistem kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Guru Besar UI ini menilai masih banyak kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk menjaga Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
“Pemerintah bisa melakukan efisiensi dalam menggunakan APBN,” tegasnya , Ahad (3/6). Dikatakannya membeli minyak secara langsung ke produsen tanpa melibatkan trader merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan.
Menurutnya dengan ini, harga minyak bisa didapat dengan lebih murah karena tanpa melalui proses perantara. Bukan hanya itu, mafia minyak yang selama ini mempermainkan harga minyak dan membuat anggaran membengkak bisa diberantas.
“Jadi kalau pemerintah konsisten memerintahkan pembelian langsung ke produsen, ini terobosan besar,” ujarnya. Ia optimistis APBN bisa selamat meski tanpa harus membatasi APBN ke masyarakat.
Ia pun berujar menggejot produksi minyak dengan membuat kilang baru juga bisa dilakukan. Sejak Orde Baru berganti dengan reformasi hingga sekarang, ia menyatakan pemerintah sama sekali belum pernah membuat kilang baru.
“Kilang Tangguh itu saja sejak zaman Soeharto,” katanya. Karena itu, ia berujar investasi untuk mencari potensi minyak baru perlu dilakukan untuk menemukan tambahan cadangan minyak nasional. Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi juga bisa menjadi cara lain. Meski saat ini DPR tidak menyetujui langkah pemerintah untuk menaikkan BBM, ia berujar setiap tahun kuota BBM memang sudah terlampaui.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
