REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, meminta semua kekuatan tokoh bangsa baik dalam pemerintahan, politik, maupun kemasyarakatan untuk mengembalikan tegaknya nilai-nilai Pancasila agar suasana kehidupan bernegara serta bermasyarakat dapat terwujud secara berdaulat, harmonis, dan melahirkan kemartabatan rakyat untuk hidup sejahtera.
Syahganda mengemukakan hal itu di Jakarta, Sabtu (2/6) terkait makna dan momentum peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni kemarin.
Menurutnya, para tokoh bangsa tidak boleh bersikap abai atas terjadinya kemerosotan nilai Pancasila, yang kini membuat keadaan masyarakat kehilangan pedoman luhur berbangsa itu, antara lain terkikisnya hasrat solidaritas sosial maupun persatuan nasional, lemahnya pengaturan kepentingan rakyat terhadap modal asing, berkembangnya perekonomian kapitalisme 'anti rakyat' yang neoliberalistik, dan hilangnya kebanggaan pada nasionalisme keindonesiaan dalam konteks percaturan antarbangsa.
"Terlebih, kondisi sosial kemasyarakatan semakin mencemaskan karena mudah tersentuh konflik baik secara horisontal maupun vertikal, sementara tatanan hukum yang mengendur dan tidak sepenuhnya mengayomi rasa keadilan rakyat juga begitu memprihatinkan," jelas Syahganda.
Ia mengatakan, akibat terabaikannya nilai-nilai Pancasila, kesulitan hidup ekonomi rakyat pun menjadi mencolok, karena pemerintah lebih membela pelaku ekonomi bebas berjiwa kapitalis sekaligus berwujud neoliberalis, yang hanya terkonsentrasi dalam menguntungkan segelintir pihak bekerjasama jaringan kapitalisme internasional dan pemegang kekuasaan.
Syahganda melanjutkan, tatanan ekonomi nasional sejauh ini tidak berkiblat pada keberadaan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembebasan dari kungkungan perekonomian neoliberalisme kepada bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan, agar tercipta revitalisasi ataupun kemandirian nasib rakyat.
“Jika kekuatan rakyat yang didahulukan maka kegotongroyongan rakyat akan dapat membentuk kehormatan bagi bangsa kita,” tegasnya.
Dalam konteks itu, Syahganda mengharapkan sumber-sumber ekonomi yang ada, di antaranya kekayaan alam harus ditujukan untuk kepentingan hidup masyoritas rakyat dan tidak lagi untuk memperkaya para penghamba ekonomi neoliberalisme. Pemerintah juga wajib memperkuat aspek permodalan usaha rakyat guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta menumbuhkan kemajuan ekonomi nasional yang bermartabat.
Sedangkan terkait aspek politik, tambahnya, kenyataannya tak beda jauh, yakni meninggalkan harapan rakyat untuk menikmati perkembangan demokrasi dengan saling memperkukuh kesatuan bangsa. Namun, pergulatan politik di tengah masyarakat luas justru terlalu liberal melalui praktik politik saling menghujat, permainan kotor, ataupun menghalalkan cara lainnya termasuk uang, yang berakibat memberangus nilai-nilai kekerabatan dan kejujuran, selain kearifan lokalnya ikut hilang.
”Dengan demikian, para tokoh diharapkan tidak menghabiskan energi sekadar membela kelompok politik atau segolongan kecil pendukungnya, karena akan membuat hubungan sosialnya mengecil yang bahkan akhirnya bermusuhan dengan rakyat itu sendiri,” ujarnya.
Pada bagian lain, Syahganda menyebutkan agenda nasionalisme harus dibangun dengan pencapaian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), melalui investasi sungguh-sungguh pada modal kemanusiaan dan pendidikan bangsa yang tinggi untuk dapat bersaing di lingkungan global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
